Kantor Kepresidenan Turki Berhenti Gunakan "WhatsApp"

Kepala Kantor Transformasi Digital Kepresidenan Turki, Ali Taha Koc, mengkritik persyaratan layanan baru WhatsApp dan pengecualian dari aturan berbagi data baru untuk pengguna di Inggris Raya dan Uni Eropa. Dia meminta Turki untuk menggunakan aplikasi "nasional dan lokal" seperti BiP dan Dedi.

"Perbedaan antara negara anggota Uni Eropa dan lainnya dalam hal privasi data tidak dapat diterima! Seperti yang telah kami kutip dalam Pedoman Keamanan Informasi dan Komunikasi, aplikasi asal asing menanggung risiko signifikan terkait keamanan data," kata Koc dalam tweet.

"Itulah mengapa kami perlu melindungi data digital kami dengan perangkat lunak lokal dan nasional serta mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan kami. Jangan lupa bahwa data Turki akan tetap ada di Turki berkat solusi lokal dan nasional," imbuhnya.

Seperti diketahui, WhatsApp menyebutkan persyaratan yang diperbarui akan memungkinkan pembagian informasi tambahan antara WhatsApp dan Facebook dan aplikasi lain seperti Instagram dan Messenger seperti kontak dan data profil, tetapi bukan konten pesan yang tetap dienkripsi.

Facebook akan memonetisasi WhatsApp dengan mengizinkan bisnis untuk menghubungi klien mereka melalui platform dan menjual produk kepada mereka secara langsung menggunakan layanan, seperti yang sudah mereka lakukan di India.
Halaman Selanjutnya....