Kandidat Harus Bersaing Sehat

Para calon kepala daerah dan juga bakal calon presiden tengah diuji dalam proses persaingan. Mestinya semua hal yang tak patut, harus dihindarkan.

Jakarta - Setiap orang berhak untuk dicalonkan atau mencalonkan diri, baik sebagai calon kepala daerah, legislatif maupun sebagai calon presiden. Namun hendaknya, ambisi untuk menjadi calon presiden misalnya tidak dilakukan dengan cara yang tak sehat. Tapi, bersaing dengan sehat, serta bisa mendidik masyarakat.

Tidak kemudian menyemai gesekan hanya karena perbedaan dukungan politik. Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo,mengatakan hal itu saat menjadi keynote speaker di acara "Diskusi Publik dan ApelKasatwil Tahun 2018" yang digelar di Auditorium Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) di Jakarta, Kamis (3/5).

Menurut Tjahjo, setiap orang punya hak politik yang sama untuk maju dalam sebuah kontestasi politik. Termasuk maju dalam pemilihan presiden. Tapi tentunya, jika memenuhi syarat sesuai yang diatur perundang-undangan. "Silahkan orang mau jadi presiden hak setiap orang," katanya. Namun, kata Tjahjo, tahun ini dinamika politik memang lebih tinggi tensinya.

Ini karena berdekatan dengan tahan dibukanya pendaftaran calon presiden. Tentu ini harus dicermati. Jangan sampai proses konsolidasi demokrasi menjadi buyar hanya karena persaingan yang tak sehat. Ia berharap siapa pun yang punya ambisi jadi kepala daerah atau presiden, hendaknya juga bisa menjunjung tinggi etika berpolitik.

Termasuk para pendukung untuk saling menghormati perbedaan pilihan politik. "Mari kita bersaing, mari mau menjadi anggota DPR, mau menjadi presiden, mau menjadi kepala daerah ikuti mekanisme secara sehat, dan bermartabat," katanya. Menurut Tjahjo, menjujung etika berpolitik dalam sebuah kontestasi politik sangat penting.

Jangan sampai hanya karena ingin jadi capres atau kepala daerah, lantas menghalalkan segala cara. Ini hanya akan merusak konsolidasi demokrasi. Dan merugikan rakyat secara keseluruhan. Justru yang harus dilakukan adalah mendidik rakyat agar menghargai perbedaan pilihan politik. Bukan kemudian mencemooh orang yang berbeda pilihan politik.

"Kalau kita berpolitik itu harus punya etika. Kita boleh berbeda pendapat pilihan, tapi harus punya etika harus punya sopan santun, silahkan mau berbeda pendapat, mau mengkritik seseorang itu sah-sah saja tapi jangan menghina, jangan menghasut memfitnah, kita punya harga diri punya kehormatan apalagi memaksakan kehendak harus mengikuti yang menjadi pilihannya, yang menjadi sikap politiknya," tutur Tjahjo.

Kejadian dalam acara Car Free Day kemarin, lanjut Tjahjo jangan sampai terjadi lagi. Ini harus jadi pelajaran berharga, bahwa menghargai perbedaan politik ini sangat penting. Sehingga cara demokrasi yang diperagakan benar-benar demokrasi yang dewasa. "Saya kira kejadian kemarin kejadian yang memalukan sekali. Kita ini budaya timur, kemarin bukan budaya politik kita," katanya.

Bagian Ekspresi

Di tempat yang sama, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan mengatakan hendaknya acara Car Free Day benar-benar dimanfaatkan sesuai yang diatur dalam peraturan gubernur yang mengatur Car Free Day. Jangan kemudian ada yang menyalahgunakan. "Kami memang mengharapkan Car Free Day itu dilaksanakan sesuai dengan Pergub, itulah tujuan dari Car Free Day ada.

Meskipun adanya usaha orang untuk kampanye politik kita harus melihat itu adalah bagian dari ekspresi," kata Abhan. Setiap orang lanjut Abhan, punya hak mengekspresikan sikap politik. Tapi jangan sampai dalam mengekspresikan sikap politiknya itu kemudian ada hak orang lain yang dilanggar. Perbedaan politik harus dihormati. Jangan kemudian jadi masalah. ags/AR-3