Kampus Jangan Diintervensi Politik Praktis

"Kepentingan kita menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kampus. Perguruan tinggi tempat bagi semua untuk belajar dan mencari kebenaran. Hal ini idealnya tentu dijauhkan dari politik praktis," katanya.

Sebagai informasi, Partai Mahasiswa Indonesia sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Pengurus pusat partai tersebut pun sudah terbentuk.

Lebih jauh, Nizam menengajak, mahasiswa menjadi intelektual kritis ketika menyampaikan pendapat. Mahasiswa tidak sekadar teriak-teriak, apalagi anarkis. "Paling penting menjadikan mahasiswa sebagai kekuatan intelektual membawa kebenaran, data, dan kajian-kajian," terangnya.

Dia menilai, cara tersebut dampaknya lebih bagus dari sekadar meluapkan emosi. Menurutnya, penyampaian pendapat berbasis data dan kajian akan menghindarkan stigma aktivitas politik mahasiswa yang kerap dipandang ditunggangi atau hanya pesanan. "Kalau menyampaikan sesuatu berdasarkan kajian, tidak sekadar pesanan atau jargon. Sampaikan dengan kritis, data, dan analisis yang baik," tandasnya.

Dalam acara yang sama Pemeriksa Utama Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK, Muhammad Indra Furqon, menjelaskan, beberapa pakar mengatakan gratifikasi adalah akar dari korupsi. Maka, menurutnya, diperlukan integritas untuk menghindarinya. Integritas ini harus dibangun agar orang sadar bahwa gratifikasi itu tidak boleh.