Kampus Jangan Diintervensi Politik Praktis

JAKARTA - Kampus jangan sampai diintervensi politik praktis karena mendapat mandat dari masyarakat untuk mengembangkan dan mencari kebenaran ilmiah. Demikian disampaikan plt Direktur Jenderal Diktiristek, Kemendikbudristek, Nizam, usai Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi, di Jakarta, Senin (25/4).

"Kampus tempat mencari kebenaran ilmiah. Mestinya tidak terintervensi oleh politik-politik praktis," ujarnya. Dia mengatakan, mahasiswa masih bisa berpolitik sebagai hak yang dilindungi undang-undang. Terkait adanya Partai Mahasiswa Indonesia (PMI), Nizam menyebut, tidak masalah jika mahasiswa ikut bergabung.

Hanya, keterlibatan mereka tidak boleh membawa politik praktis ke dalam kampus. "Mahasiswa boleh bergabung dan tidak masalah, selama berpolitik di luar kampus," terangnya.

Nizam menilai, kehadiran parta dengan identitas mahasiswa bukan pelanggaran.

Hal itu sama halnya seperti partai-partai lain yang membawa profesi, agama, dan ideologi yang dilindungi negara. Hanya, dia mengingatkan, kampus harus menjadi tempat netral bagi semua golongan. Mahasiswa tidak boleh membawa nama kampus ke dalam partai.

"Kepentingan kita menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kampus. Perguruan tinggi tempat bagi semua untuk belajar dan mencari kebenaran. Hal ini idealnya tentu dijauhkan dari politik praktis," katanya.

Sebagai informasi, Partai Mahasiswa Indonesia sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Pengurus pusat partai tersebut pun sudah terbentuk.

Lebih jauh, Nizam menengajak, mahasiswa menjadi intelektual kritis ketika menyampaikan pendapat. Mahasiswa tidak sekadar teriak-teriak, apalagi anarkis. "Paling penting menjadikan mahasiswa sebagai kekuatan intelektual membawa kebenaran, data, dan kajian-kajian," terangnya.

Dia menilai, cara tersebut dampaknya lebih bagus dari sekadar meluapkan emosi. Menurutnya, penyampaian pendapat berbasis data dan kajian akan menghindarkan stigma aktivitas politik mahasiswa yang kerap dipandang ditunggangi atau hanya pesanan. "Kalau menyampaikan sesuatu berdasarkan kajian, tidak sekadar pesanan atau jargon. Sampaikan dengan kritis, data, dan analisis yang baik," tandasnya.

Dalam acara yang sama Pemeriksa Utama Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK, Muhammad Indra Furqon, menjelaskan, beberapa pakar mengatakan gratifikasi adalah akar dari korupsi. Maka, menurutnya, diperlukan integritas untuk menghindarinya. Integritas ini harus dibangun agar orang sadar bahwa gratifikasi itu tidak boleh.