Kampanye Terbuka Pilkada Terapkan Protokol Kesehatan

SURABAYA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman memastikan kampanye metode tatap muka dan terbuka dalam rangka pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 boleh dilaksanakan, namun dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Kampanye terbuka dan tatap muka maksimal boleh didatangi 40 persen dari kapasitas tempat atau ruangan.

"Sebagaimana diatur di undang-undang (UU) maka kampanye dengan mengedepankan protokol kesehatan. Untuk kegiatan kampanye tatap muka, harus mengantongi rekomendasi dari gugus tugas atau Satgas penanganan Covid-19," kata Arief, di Surabaya, Minggu (26/7).

Arief mengatakan KPU tak bisa menentukan daerah mana yang statusnya merah, kuning atau hijau. Untuk itu, Satgas selaku pihak mempunyai kompetensi yang menentukan apakah di daerah tersebut boleh dilakukan kampanye terbuka dengan tatap muka atau tidak.

Anggaran Terkirim

Di sisi lain, Arief menyampaikan dari 270 Pilkada se-Indonesia yang digelar serentak 9 Desember 2020, saat ini sudah terdapat 206 daerah sudah terkirim 100 persen tambahan anggaran dari APBN.Selebihnya, telah tersalurkan sekitar 40 persen hingga 80 persen, dan dua di antaranya adalah Kota Surabaya dan Lamongan.

"Tapi saya sudah konfirmasi dengan KPU Surabaya bahwa Minggu ini akan ditransfer kekurangannya. Begitu juga dengan Lamongan. Kami juga sudah minta segera koordinasi dengan pemerintah daerah masing-masing," kata mantan komisioner KPU Jatim tersebut.

Penambahan anggaran tersebut, lanjut dia, diberikan agar para komisioner segera menyiapkan segala kebutuhan yang digunakan di setiap tahapan, seperti alat pelindung diri (APD) untuk mencegah penyebaran Covid-19.

"KPU ajukan penambahan anggaran untuk memenuhi kesehatan seperti ketersediaan vitamin agar imun baik dan tes cepat agar tak terjangkit saat bertugas," katanya.

Tak hanya itu saja, dari segi keselamatan juga harus disiapkan masker, pelindung wajah, sarung tangan hingga baju hazmat. Pihaknya berharap PilkadaSerentak 2020 tak menjadi kegiatan menakutkan dan mengkhawatirkan bagi masyarakat sehingga tetap diimbau agar berperan aktif.

Pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di 270 daerah harus sukses sebagai bagian dari agenda nasional. Pelaksanaan Pilkada serentak 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan hendaknya dapat dilaksanakan sesuai prinsip demokrasi, sebagaimana amanat sistem demokrasi di Indonesia.

"Pilkada serentak 2020 ini merupakan agenda nasional atau ada juga yang menyebut program strategis nasional. Itu harus dilaksanakan dan disukseskan," ujar Plt Sekjen Kementerian Dalam Negeri, Muhammad Hudori dalam rilis yang diterima di Jakarta.

Hudori mengimbau agar pesta demokrasi yang berbeda dengan kondisi normal pada umumnya ini juga harus mengedepankan protokol kesehatan untuk menjamin keselamatan bersama. Prinsip demokrasi yang dimaksud ini supaya nanti bisa melahirkan pemimpin daerah yang berkomitmen, antara lain berkualitas, di satu sisi harus memperhatikan protokol kesehatan. n SB/Ant/N-3