Penanganan Banjir I Putusan PTUN Harus Jadi Introspeksi Penanganan Banjir di Ibu Kota
Kalah di PTUN, Pemprov DKI Keruk Kali Mampang
Foto : ANTARA/Reno Esnir
Petugas menggunakan alat berat saat mengeruk tanah dan lumpur di Kali Mampang, Jakarta, Senin (21/2). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) melakukan pengerukan Kali Mampang setelah dinyatakan kalah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dalam gugatan warga terkait banjir yang sering terjadi di daerah tersebut.
PTUN Jakarta mengabulkan tuntutan warga Mampang dengan menghukum Gubernur DKI Anies Baswedan untuk pengerukan Kali Mampang secara tuntas.
JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum memutuskan untuk melakukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mengabulkan gugatan warga soal banjir di Mampang, Jakarta Selatan.
"Kami belum menerima salinan resmi putusan pengadilan. Nanti kami lihat di pertimbangan majelisnya seperti apa. Kemudian yang sudah kami kerjakan bagaimana?" kata Kepala Biro Hukum DKI Jakarta, Yayan Yuhanah, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (21/2).
Baca Juga :
Banjir Merata, Perlu Penanganan Serius
Menurut Yayan, Biro Hukum akan berkoordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI sambil menunggu datangnya salinan putusan. Setelah mencermati putusan hakim, kata dia, Pemprov DKI bakal memutuskan apakah harus banding atau seluruh poin putusan hakim memang sudah dikerjakan.
"Nanti tunggu saja sampai waktu pengajuan bandingnya habis, sambil koordinasi dengan SDA dan lain-lain," ucap dia.
Sebelumnya, majelis hakim PTUN Jakarta menghukum Gubernur DKI Anies Baswedan untuk mengerjakan pengerukan Kali Mampang secara tuntas hingga ke wilayah Pondok Jaya. Anies juga harus membangun turap sungai di Kelurahan Pela Mampang.
Halaman Selanjutnya....
Redaktur : Sriyono
Penulis : Yohanes Abimanyu
Komentar
()Muat lainnya