Kacau! Penduduk Negara Tetangga RI Desak Percepat Pemilu Demi Ganti Pemimpin Pemerintahan Hasil Kudeta

Lebih dari 60 persen warga Thailand menginginkan pemerintah membubarkan parlemen dan mengadakan pemilihan umum (Pemilu) lebih cepat dari yang dijadwalkan.

Wacana mempercepat Pemilu mencuat setelah Mahkamah Konstitusi negara Gajah Putih itu mempertimbangkan masa depan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha yang tengah ditangguhkan.

Mengutip Reuters, Prayuth diskors dari tugas oleh pengadilan pada bulan lalu atas petisi yang diajukan oleh partai oposisi utama Pheu Thai.

Kala itu, partai oposisi berpendapat waktu yang dihabiskan Prayuth sebagai kepala junta militer setelah ia mengambil alih kekuasaan dalam kudeta tahun 2014, harus diperhitungkan dalam keseluruhan masa jabatannya. Konstitusi menetapkan batas masa jabatan delapan tahun untuk perdana menteri.

Dia menjadi perdana menteri sipil pada 2019 setelah pemilihan yang diadakan di bawah konstitusi rancangan militer 2017 di mana batas delapan tahun untuk seorang perdana menteri ditetapkan.

Penangguhan itu membuat Wakil Perdana Menteri Prawit Wongsuwan lantas menjadi penjabat pemimpin Thailand, sementara Prayuth tetap berada di kabinet sebagai menteri pertahanan.

Survei terhadap 1.312 orang yang dilakukan antara 5-7 September oleh National Institute of Development Administration (NIDA) menemukan 63,80 persen responden sangat setuju Prawit harus membubarkan parlemen dan mengadakan pemilihan umum dini, sementara 13,95 persen sangat tidak setuju.

Menurut konstitusi, pemilihan umum Thailand berikutnya dijadwalkan pada Mei 2023 tetapi pemilihan bisa terjadi lebih awal jika parlemen dibubarkan.

Pengadilan belum menetapkan tanggal putusan akhir tetapi telah meminta Prayuth dan mereka yang terlibat dalam perselisihan untuk menyerahkan bukti dalam kasus tersebut.

Kontroversi terkait batas masa jabatan Prayuth telah menjadi kisruh terbaru dalam hampir dua dekade kekacauan politik yang terputus-putus, termasuk dua kudeta dan protes kekerasan, yang berasal dari penentangan terhadap keterlibatan pihak militer dalam politik dan tuntutan untuk perwakilan yang lebih besar seiring dengan tumbuhnya kesadaran politik.