Kacau! Penduduk Negara Tetangga RI Desak Percepat Pemilu Demi Ganti Pemimpin Pemerintahan Hasil Kudeta

Lebih dari 60 persen warga Thailand menginginkan pemerintah membubarkan parlemen dan mengadakan pemilihan umum (Pemilu) lebih cepat dari yang dijadwalkan.

Wacana mempercepat Pemilu mencuat setelah Mahkamah Konstitusi negara Gajah Putih itu mempertimbangkan masa depan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha yang tengah ditangguhkan.

Mengutip Reuters, Prayuth diskors dari tugas oleh pengadilan pada bulan lalu atas petisi yang diajukan oleh partai oposisi utama Pheu Thai.

Kala itu, partai oposisi berpendapat waktu yang dihabiskan Prayuth sebagai kepala junta militer setelah ia mengambil alih kekuasaan dalam kudeta tahun 2014, harus diperhitungkan dalam keseluruhan masa jabatannya. Konstitusi menetapkan batas masa jabatan delapan tahun untuk perdana menteri.

Dia menjadi perdana menteri sipil pada 2019 setelah pemilihan yang diadakan di bawah konstitusi rancangan militer 2017 di mana batas delapan tahun untuk seorang perdana menteri ditetapkan.
Halaman Selanjutnya....