Kabar Tak Sedap Bagi Penduduk RI! Hadapi Tekanan Lonjakan Harga, Bank Dunia Sarankan Indonesia Segera Mereformasi Kebijakan Penting Ini, Ada Apa?

Ekonom Utama Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Habib Rab, menyarankan Indonesia untuk segera mereformasi kebijakan subsidi terlepas dari manfaat subsidi energi yang mungkin diperlukan untuk bantuan jangka pendek akibat tekanan harga komoditas.

"Ada dua alasan penting mengapa reformasi subsidi harus tetap dilakukan," ucap Habib, seperti dikutip dari Antara.

Dalam acara Peluncuran Laporan "Indonesia Economic Prospects June 2022" secara daring di Jakarta, Rabu (22/6), Habib menilai sebagian besar subsidi lebih menguntungkan rumah tangga kelas menengah dan atas sebagai konsumen utama solar dan LPG bersubsidi di Indonesia.

Menurut Habib, kedua subsidi lebih baik diganti dengan transfer sosial yang menargetkan masyarakat membutuhkan seperti keluarga miskin, rentan dan kelas menengah.

Dikutip dari Antara, Habib menjelaskan pemerintah dapat memiliki tambahan sebesar 0,6 persen dari produk domestik bruto (PDB) untuk belanja prioritas pembangunan.

Walaupun dirinya menilai menaikan harga bahan bakar juga bisa menjadi solusi, Habib juga menilai penting bagi Indonesia untuk mengadvokasi reformasi subsidi bahwa pemberian subsidi energi hanya bersifat sementara dalam menahan inflasi. Lebih lanjut, dirinya menekankan pentingnya membuat rencana keluar atau exit plan yang bertahap dan terukur.

"Keputusan terbaru untuk menaikkan harga bahan bakar tertentu dipersilakan. Namun hal tersebut hanya akan berdampak kecil pada subsidi," tegasnya.

Bank Dunia sendiri memperkirakan subsidi energi eksplisit hanya meningkat sedikit menjadi sekitar 0,9 persen PDB pada tahun ini, dari yang sebelumnya berada di angka 0,8 persen dari PDB di tahun 2021.

Walaupun begitu, Bank Dunia juga memprediksi adanya peningkatan subsidi implisit yang dibayarkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengompensasi penjualan listrik dan bahan bakar di bawah harga pasar.

Bank Dunia memproyeksikan besaran subsidi itu akan meningkat dari 0,7 persen dari PDB pada tahun 2021 menjadi 1,5 persen PDB pada tahun 2022.

"Dengan demikian subsidi energi memang akan membantu menjaga inflasi harga konsumen dalam jangka pendek dan membantu mempertahankan pemulihan permintaan domestik," ujarnya.