Kabar Gembira, Tiongkok Umumkan Junta Myanmar dan Pemberontak Sepakat Gencatan Senjata

Istanbul - Rezim junta di Myanmar dan pemberontak telah menandatangani kesepakatan gencatan senjata, demikian diumumkan Tiongkok pada Senin menurut laporan media pemerintah.

Sebuah "kesepakatan gencatan senjata resmi mulai berlaku pada pukul 00:00 pada 18 Januari, waktu Beijing, yang mengarah pada penghentian permusuhan segera," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning kepada wartawan di ibu kota Tiongkok, Beijing.

Gencatan senjata ditandatangani oleh junta dan Tentara Aliansi Demokratik Nasional Myanmar (MNDAA) saat putaran ketujuh perundingan perdamaian di Kunming, ibu kota provinsi Yunnan selatan di Tiongkok.

"Kedua pihak menyampaikan rasa terima kasih kepada Tiongkok atas upayanya dalam memfasilitasi hasil perundingan yang sukses," kata Mao.

De-eskalasi situasi di Myanmar utara "sejalan dengan kepentingan bersama semua pihak di Myanmar dan negara-negara di kawasan tersebut, yang berkontribusi pada keamanan, stabilitas, dan pembangunan wilayah perbatasan Tiongkok-Myanmar," tambahnya.

Myanmar utara telah mengalami bentrokan hebat dalam beberapa bulan terakhir, yang mengakibatkan ribuan orang mengungsi.

Secara terpisah, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) telah menunjuk diplomat Malaysia Othman Hashim sebagai utusan khusus untuk Myanmar.

Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan mengumumkan penunjukan Othman pada Minggu (19/1) setelah memimpin pertemuan para menteri luar negeri blok tersebut.

Othman adalah utusan khusus kelima ASEAN untuk Myanmar sejak kudeta militer Februari 2021 yang memicu krisis politik dan kemanusiaan di negara itu.

Dalam pertemuan mereka, para menteri luar negeri negara anggota ASEAN itu juga menegakkan keputusan para pemimpin mereka untuk melarang para jenderal junta berpartisipasi dalam KTT ASEAN dan pertemuan para menteri luar negeri.

Segera setelah kudeta Februari 2021 yang dilancarkan oleh militer Myanmar, yang dikenal sebagai Tatmadaw, ASEAN mengeluarkan rencana Konsensus Lima Poin, atau 5PC, ketika Brunei berada di pucuk pimpinan blok regional tersebut, untuk menormalkan situasi politik.

Hal itu termasuk membangun kepercayaan dan keyakinan untuk menciptakan dialog di antara semua pihak yang berkepentingan, mengakhiri kekerasan dan meringankan penderitaan penduduk.

Sejak kudeta, 28.096 orang telah ditangkap atas tuduhan politik, dengan 21.499 orang masih ditahan.

Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik melaporkan bahwa sedikitnya 6.106 warga sipil telah dibunuh oleh pasukan keamanan, meskipun ini tidak termasuk korban dari pertempuran yang sedang berlangsung.