Junta Ingin Peroleh Kembali Status Keanggotaan Normal di Asean

VIENTIANE - Seorang pejabat senior yang bekerja di bawah junta menyatakan harapan bahwa Myanmar akan mendapatkan kembali statusnya di Asean bersama anggota blok lainnya dan meminta pengertian dan dukungan di sela-sela pertemuan para menteri luar negeri Asean di Laos pada Rabu (24/7).

"Kami sangat berharap, sangat berharap," kata Khin Thidar Aye, direktur jenderal departemen urusan Asean di Kementerian Luar Negeri Myanmar. "Jika kami mempertimbangkan sejauh mana kerjasama dari pihak kita akan dilaksanakan, maka normalisasi akan segera terjadi," imbuh dia.

Pertemuan Menteri Luar Negeri Asean, Forum Regional Asean dan pertemuan terkait lainnya antara para diplomat utama blok tersebut dan mitra-mitranya, dimulai di Vientiane pada Rabu dan berlangsung hingga 27 Juli mendatang.

Myanmar diwakili oleh Aung Kyaw Moe, sekretaris tetap Kementerian Luar Negeri Myanmar yang dikuasai junta. Pemerintahan bayangan sipil Myanmar, Pemerintahan Persatuan Nasional, yang muncul setelah kudeta militer tahun 2021, memiliki menteri luar negerinya sendiri yaitu Zin Mar Aung.

Mengingat gejolak yang meningkat di Myanmar, Asean telah melarang pejabat politik Myanmar menghadiri pertemuan tingkat tinggi dengan mengundang perwakilan non-politik dari negara tersebut. Artinya, baik pemimpin junta Min Aung Hlaing maupun menteri luar negeri junta, Than Swe, tidak bisa menghadiri pertemuan Asean.

Junta, setelah tidak mengikuti pertemuan Asean sebelumnya, mulai mengirimkan pejabat kementerian luar negeri sebagai perwakilannya untuk pertama kalinya pada Januari 2024 lalu.

Oleh karena itu, Aung Kyaw Moe pada Rabu ikut serta dalam pertemuan Komisi Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara dan pertemuan para menteri luar negeri Asean dengan perwakilan Komisi Hak Asasi Manusia Antarpemerintah Asean. Ia juga memimpin delegasi Myanmar dalam pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal Asean, Kao Kim Hourn.

Berbicara kepada wartawan di Pusat Konvensi Nasional di Vientiane, Khin Thidar Aye mengatakan fokus utama pemerintahannya adalah untuk mengorganisir pemilu sedini mungkin dan memulihkan demokrasi federal di Myanmar.

"Kami sangat membutuhkan dukungan komunitas internasional dan pengertian serta dukungan, bukan kritik dan tekanan," ujar Khin.

Meskipun berjanji untuk menyelenggarakan pemilu baru setelah menggulingkan pemerintahan sipil yang dipimpin oleh penasihat negara Aung San Suu Kyi, junta tetap mempertahankan Myanmar dalam keadaan darurat sejak kudeta.

Kekerasan meningkat ketika junta berjuang untuk mempertahankan kendali atas wilayah perbatasan Myanmar melawan kelompok etnis bersenjata yang berjuang bersama Pasukan Pertahanan Rakyat anti-junta yang baru muncul. Lebih dari tiga juta orang terpaksa meninggalkan rumah mereka, dan kemiskinan telah mencengkeram sekitar setengah populasi.

Tiongkok telah memberikan tekanan pada kelompok etnis bersenjata yang beroperasi di dekat perbatasannya untuk mengurangi permusuhan, namun kemajuan dalam peta jalan Asean untuk membantu Myanmar mencapai resolusi masih sedikit.

Pada Rabu, para menteri luar negeri dari Indonesia, Malaysia, dan Laos, yang merupakan ketua bergilir Asean saat ini, mengadakan pertemuan informal mengenai masalah ini.

Tidak jelas apakah ada perubahan yang akan diusulkan pada Pertemuan Menteri Luar Negeri Asean ke-57 pada Kamis (25/7).

Agenda Lain

Terlepas dari krisis Myanmar, pertemuan tersebut diperkirakan akan membahas konfrontasi yang semakin sengit antara negara-negara penggugat di Laut Tiongkok Selatan (LTS) yang telah memicu kekhawatiran akan konflik yang lebih besar di jalur air penting tersebut.

Salah satu agenda pertemuan ini memang membahas soal mengatasi krisis ketegangan di LTS.

Pertemuan para menteri luar negeri Asean di Laos ini akan diikuti oleh dua pertemuan puncak yaitu KTT Asia Timur yang akan membahas isu-isu utama global pada 27 Juli mendatang yang akan dihadiri oleh para pejabat dari Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, Tiongkok, Russia, dan sejumlah negara lain.

Agenda KTT tersebut diperkirakan akan membahas isu-isu seperti perang di Gaza, konflik di Ukraina, keamanan pangan, perubahan iklim, proteksionisme perdagangan dan ambisi nuklir Korea Utara. ST/I-1