Junta Harus Terbuka Terhadap Proposal Asean

WASHINGTON DC - Junta Myanmar harus berbuat lebih banyak untuk membantu Asean menyalurkan bantuan kemanusiaan ke seluruh negara yang dilanda gejolak itu. Hal itu dikemukakan Menteri Luar Negeri Malaysia, Saifuddin Abdullah, usai bertemu secara informal dengan menlu pemerintah bayangan (NUG) Myanmar di sela sela KTT Khusus Asean-Amerika Serikat di Washington DC, akhir pekan lalu.

"Saya pikir junta harus lebih terbuka terhadap proposal Asean, terutama dalam situasi saat ini dalam membantu mendistribusikan bantuan kemanusiaan," kata Menlu Saifuddin dalam konferensi pers, Minggu (15/5).

"Kita harus transparan. Kami ingin memastikan bahwa apa pun yang didistribusikan akan mencapai kelompok sasaran yang sebenarnya. Yang tidak kita inginkan terjadi adalah bantuan kemanusiaan dipersenjatai oleh junta dan digunakan dengan cara tertentu yang sangat diskriminatif, sehingga hanya orang-orang tertentu yang akan menerima bantuan tersebut," imbuh dia.

Menlu Saifuddin menggambarkan diskusinya dengan Menlu NUG, Zin Mar Aung, sebagai dialog "dari hati ke hati" yang sebagian besar fokus pada bagaimana meningkatkan distribusi bantuan kemanusiaan di dalam Myanmar.

Menlu Zin yang mewakili Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) dalam cuitannya di media sosial menulis bahwa pertemuannnya produktif tentang situasi mengerikan di Myanmar, dan bagaimana NUG dan Malaysia dapat bekerja sama untuk memulihkan perdamaian dan demokrasi di Myanmar, termasuk bantuan kemanusiaan dan dukungan untuk para pengungsi Myanmar.

Dalam pertemuan itu, saya dan Menlu Zin juga membahas kemungkinan Malaysia mengizinkan NUG untuk membuka kantor di Kuala Lumpur," kata Menlu Saifuddin, seraya menambahkan gagasan ini belum dibahas secara rinci.

Bantuan Kemanusiaan

Mengingat peran NUG yang menonjol di Myanmar, pemerintah oposisi dapat memainkan peran penting dalam membantu menyalurkan dan mendistribusikan bantuan kemanusiaan, kata Saifuddin.

"(Kami) memiliki pemahaman yang sama bahwa bantuan kemanusiaan harus diatur dengan cara tertentu sehingga transparan. Kita tidak bisa hanya meminta junta melakukan bantuan kemanusiaan," ucap Menlu Saifuddin.

"Usulan Malaysia adalah bahwa Anda (pemerintah oposisi) harus memiliki kehadiran yang kuat dari organisasi internasional, dan cara terbaik adalah memiliki organisasi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa," imbuh dia.

Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) sudah berada di Myanmar, tetapi masih banyak yang harus dilakukan, menurut Menlu Saifuddin. Oleh karena itu Malaysia mengusulkan agar masing-masing negara anggota Asean menawarkan satu LSM untuk membantu memberikan bantuan kepada rakyat Myanmar, kata dia. RFA/I-1