Junta - Aliansi Etnis Gagal Sepakati Kurangi Bentrokan

YANGON - Junta militer Myanmar dan aliansi tiga kelompok etnis bersenjata awal pekan ini telah mengadakan pembicaraan mengenai pengurangan konflik bersenjata di Negara Bagian Shan utara, namun gagal mencapai kesepakatan untuk memenuhi tuntutan satu sama lain, kata pejabat dari salah satu kelompok etnis di aliansi tersebut pada Kamis (28/12).

Tentara Arakan (AA), Tentara Aliansi Demokratik Nasional Myanmar (MNDAA), dan Tentara Pembebasan Nasional Ta'ang (TNLA), membentuk aliansi tersebut pada Juni 2019, dan menjadi terkenal karena berhasil memukul mundur tentara junta setelah kudeta militer pada Februari 2021.

Aliansi tersebut telah merebut beberapa kota dan pusat perbatasan yang penting untuk perdagangan dengan Tiongkok, serta beberapa posisi militer junta selama beberapa bulan terakhir dalam serangan yang dikenal sebagai Operasi 1027 di Negara Bagian Shan bagian utara.

Pasukan junta telah mencoba untuk mendapatkan kembali keunggulan dengan meluncurkan serangan artileri dan udara.

Pertempuran tersebut telah mengakibatkan kematian lebih dari 130 warga sipil, membuat hampir 100.000 orang mengungsi, dan mengganggu perdagangan perbatasan dengan negara tetangga Tiongkok, menurut pejabat Yayasan Hak Asasi Manusia Shan.

"Pembicaraan yang dimediasi Tiongkok di Kunming, ibu kota Provinsi Yunnan Tiongkok pada tanggal 22-24 Desember, gagal mencapai hasil karena kesenjangan yang lebar antara tuntutan kedua belah pihak," kata narasumber pejabat tinggi TNLA.

"Kedua belah pihak telah sepakat untuk bertemu lagi untuk ketiga kalinya pada Januari mendatang," imbuh narasumber tersebut.

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari perundingan putaran pertama yang berlangsung di Kunming pada 7-9 Desember, di mana para pihak menyetujui gencatan senjata sementara hingga 31 Desember, kata narasumber yang dekat dengan junta saat itu.

Pihak Kedutaan Besar Tiongkok di Yangon hingga saat ini belum memberikan komentar mengenai pembicaraan tersebut. Namun dalam konferensi pers pada 19 Desember lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin, mengatakan Beijing mendukung proses perdamaian di Myanmar utara, dan pihak-pihak terkait perlu menerapkan apa yang telah disepakati untuk mengurangi pertempuran.

Sulit Kompromi

Analis politik yang berbasis di Tiongkok, Hla Kyaw Zaw, mengatakan bahwa perundingan tersebut kemungkinan tidak akan berhasil karena kepentingan kedua belah pihak tidak cukup dekat untuk dinegosiasikan.

"Junta tidak bermaksud membagi kekuasaan politik dan ekonomi dengan pihak lain. Tujuan menghadiri perundingan perdamaian adalah untuk menemukan cara untuk terus mempertahankan kekuasaan yang dimilikinya. Sementara aliansi setidaknya menginginkan pembebasan wilayah mereka," ungkap dia

Menurut Hla Kyaw Zaw, karena sulit untuk mencapai kompromi, aliansi tiga kelompok etnis bersenjata harus unggul dalam pertempuran agar bisa bernegosiasi lebih lanjut. "Semakin banyak kemenangan yang diraih, semakin baik peluang mereka berbicara dengan junta," kata dia. RFA/I-1