Jumlah Impor Garam Berlebihan

Faisal menduga besarnya volume impor garam untuk industri tahun ini yang disertai dengan peralihan kewenangan pemberian rekomendasi impor garam tak terlepas dari kepentingan Pemilihan Umum (Pemilu). "Ini tentunya terkait erat dengan posisi Menteri Perindustrian yang juga menjabat sebagai ketua umum salah satu partai besar di Tanah Air," tandasnya.

Tidak Bertentangan

Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, menyampaikan peralihan kewenangan impor garam dari Kementerian Kelautan dan Perikan ke Kementerian Perindustrian tidak melanggar Undang-Undang. Hal itu mengingat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak disebutkan bahwa rekomendasi impor garam harus diberbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

Kendati demikian, dalam UU Perindustrian juga Menteri Perindustrian juga diberikan kewenangan untuk menangani industri termasuk juga impor garam industri. "Artinya, PP yang diteken Presiden tetap mengacu pada dua aturan tersebut," tegas Darmin.

ers/E-3