Jokowi dan KTT G20

Presiden Joko Widodo menjadi salah satu pembicara utama atau lead speaker dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kelompok Negara 20 atau G20 di Hamburg, Jerman, 7-8 Juli 2017. Selain menjadi pembicara kunci, Presiden Joko Widodo juga sudah diminta untuk menyampaikan intervensi dalam sebuah sesi di G20 yang membahas persoalan ekonomi dan keuangan.

Dalam forum internasional itu, pemerintah Indonesia akan menekankan tiga hal dalam hubungan bilateral. Pertama, soal keberlanjutan dalam sektor ekonomi. Bagaimana pertumbuhan ekonomi global dapat dilaksanakan secara inklusif dan berwawasan lingkungan. Kedua, tentang ketahanan ekonomi. Ketiga, tanggung jawab negara-negara terhadap pembangunan dunia yang beradab.

Publik berharap forum tersebut dapat digunakan oleh Presiden Joko Widodo untuk menegaskan sikap Indonesia dan para pemimpin negara G20 lainnya terhadap pertanggungjawaban korporasi terkait pembangunan yang berkelanjutan. Saat ini masih banyak korporasi atau perusahaan yang tidak membuat laporan mengenai dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang ditimbulkan. Padahal laporan tersebut penting untuk mengetahui apakah operasional sebuah perusahaan itu sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDGs) atau tidak.

Sebagai salah satu pimpinan negara anggota G20, Presiden Joko Widodo memiliki tugas untuk memastikan dunia mengarah pada pembangunan yang berkelanjutan. Isu perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, harus menjadi perhatian pemerintah melalui pengawasan yang ketat terhadap korporasi.

Selama ini, kegiatan korporasi besar menjadi faktor terbesar kerusakan lingkungan. Selain itu, pemerintah juga harus berani memberikan sanksi terhadap korporasi yang tidak mengarah pada pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah harus tegas pada korporasi demi menyelamatkan Indonesia.

Negara G20 harus lebih tegas terhadap perusahaan. Pemerintah harus berani memberikan disentif atau sanksi terhadap perusahaan yang tidak mengarah pada keberlanjutan. Itulah pekerjaan berat Presiden Jokowi

Perubahan iklim harus mendapat perhatian serius. Gletser di seluruh dunia sedang meleleh, termasuk yang di Greenland dan Antartika. Gletser Stein di Switzerland terjadi kemunduran sebanyak 550 meter dari tahun 2006 ke 2015. Gletser Stein, Switzerland, mundur sebanyak 550 meter dari tahun 2006 ke 2015. Padahal manusia sangat bergantung pada lapisan beku di permukaan bumi. Berkurangnya es menyebabkan naiknya permukaan laut dan meningkatnya kekeringan di bumi.

Selain masalah pembangunan yang berkelanjutan, KTT G20 diharapkan juga dapat menjadi momen bagi Presiden Joko Widodo untuk memastikan para pemimpin negara anggota G20 memiliki kebijakan yang berpihak pada buruh migran. Presiden Joko Widodo diharapkan dapat proaktif untuk lakukan advokasi dan memastikan pemimpin dunia ini tidak anti- migran.

Kecenderungan politik anti- migrasi yang muncul di Amerika Serikat setelah terpilihnya Donald Trump sebagai presiden, dan penguatan populisme kanan di negara G20 merupakan ancaman bagi kebebasan mobilitas pekerja dari negara-negara berkembang. Negara G20 harus memastikan kondisi pasar tenaga kerja mengacu pada kerangka Hak Asasi Manusia (HAM).

Dengan adanya forum tersebut, Presiden Jokowi diharapkan bisa memanfaatkannya untuk melakukan lobi politik terhadap negara-negara yang dinilai mengabaikan kondisi buruh migran. Presiden Jokowi diharapkan bisa bertemu dengan pemimpin negara G20 seperti Arab Saudi, Tiongkok, Korea dan Jepang sebab situasi buruh migran di sana masih sangat rentan.