Jepang akan Setujui Relokasi Pangkalan Militer AS tanpa Persetujuan Okinawa

NAHA - Pemerintah Jepang akan menyetujui perubahan rencana pekerjaan lokasi untuk pangkalan utama militer AS di Okinawa minggu depan tanpa melewati persetujuan pemerintah daerah setempat, media Jepang Kyodo melaporkan.

Pemerintah daerah Okinawa tampaknya menentang perintah pengadilan yang mewajibkan persetujuan tersebut, kata sumber yang mengetahui masalah tersebut pada Sabtu (24/12).

Menteri Pertanahan Jepang Tetsuo Saito siap memberikan persetujuan melalui perwakilannya atas rencana tersebut pada hari Kamis, yang merupakan langkah pertama yang dilakukan pemerintah pusat atas nama pemerintah daerah, kata sumber pemerintah pusat.

Pengadilan Tinggi Fukuoka cabang Naha mengatakan pada Rabu bahwa Gubernur Okinawa Denny Tamaki harus menyetujui rencana tersebut pada hari Senin, sebab menolak menyetujui proyek tersebut merupakan pelanggaran hukum, dan akan sulit untuk memperbaiki situasi lainnya daripada melalui persetujuan melalui kuasa.

Pemerintah Okinawa sedang dalam tahap akhir pertimbangan untuk menunda persetujuan rencana tersebut melebihi batas waktu, dan keputusan resmi diharapkan akan diambil pada hari Senin, menurut sumber pemerintah Okinawa.
Halaman Selanjutnya....