Jangan Tunduk dengan Desakan Pelaku Bisnis, Pemerintah Harus Konsisten Jalankan Program Hilirisasi

JAKARTA - Pemerintah jangan sampai kalah dengan lobi ekspor konsentrat dari pelaku usaha atau korporasi seperti PT Freeport Indonesia (PT FI). Jika dibuka, hal itu menunjukkan inkonsistensi pemerintah dalam mendorong hilirisasi sehingga menjadi langkah mundur.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengatakan keputusan untuk penghentian ekspor tembaga mentah pada 2025 sudah tepat. "Jangan ada celah untuk kembali mengizinkan ekspor konsentrat tembaga yang bernilai tambah rendah. Justru momentum saat ini baik untuk mendorong perbaikan tata kelola hilirisasi tembaga dan bauksit," tegasnya di Jakarta, Selasa (14/1).

Dipaparkan Bhima, sejak UU Minerba No.4 Tahun 2009, perusahaan tambang seperti PT Freeport Indonesia sudah diberikan waktu cukup lama mempersiapkan smelter katoda tembaga. Karenanya, sudah saatnya pemerintah menjalankan hilirisasi secara konsisten.

Namun, nyatanya hingga kini kapasitas produksi smelter tembaga di dalam negeri belum mencapai 100 persen pada akhir 2024. Belum lagi smelter tembaga yang terletak di Kawasan Ekonomi Khusus Java Integrated and Industrial Port Estate atau KEK JIIPE, Manyar, Gresik, Jawa Timur belum bisa beroperasi 100 persen pada Januari 2025.

"Insiden kebakaran yang terjadi di pabrik smelter Gresik perlu dijadikan bahan evaluasi, tetapi bukan alasan ekspor konsentrat dibuka kembali," tegas Bhima.

Tak berbeda jauh dengan tembaga, persoalan nasib hilirisasi bauksit juga memerlukan reformasi diberbagai aspek. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil bauksit terbesar di dunia.

Sayangnya, kinerja ekspor industri pengolahan bauksit cenderung melemah pada 2023. Berdasarkan data terakhir, volume ekspor industri pengolahan logam dasar bauksit pada 2023 hanya 396,1 ton, turun 41,6 persen dibanding 2022 (year-on-year). Kemudian nilai ekspornya turun 55,6 persen (yoy) menjadi 448,4 ribu dollar AS.

Terkait hilirisasi bauksit, Bhima menilai yang pertama kali dilakukan Presiden Prabowo Subianto adalah menyelesaikan banyaknya smelter mangkrak.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat terdapat sebanyak 12 smelter bauksit yang dikembangkan, tetapi baru empat yang beroperasi. Adapun, salah satu kendala pembangunan smelter bauksit adalah sulitnya mencari pendanaan.

Seperti diketahui, setelah bonanza nikel, perhatian pemerintah mulai merambah ke berbagai komoditas tambang lain, salah satunya tembaga dan bauksit yang memiliki nilai strategis sebagai produk penopang ekosistem baterai dan transisi energi. Mengingat, pada 2040 diperkirakan Indonesia membutuhkan investasi 97,8 triliun rupiah (6 miliar dollar AS) untuk mendorong BESS (Battery Energy Storage System) dengan kapasitas total 32 GWh (gigawatt hour)

Perpanjang Izin

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia memgungkapkan Freeport sudah mengajukan perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga setelah masa berlakunya habis pada 31 Desember 2024.

Adapun, pemerintah tahun lalu telah menyetujui Freeport untuk melakukan ekspor konsentrat tembaga sekitar 840.000 wet metric ton (WMT) pada periode Juli—Desember 2024. Sementara itu, produksi konsentrat tembaga Freeport ditargetkan sebanyak 3,7 juta ton pada 2024, naik dari tahun sebelumnya sebanyak 3,4 juta ton.

Sebelumnya, Kementerian ESDM menegaskan larangan ekspor konsentrat tembaga telah resmi berlaku sejak 1 Januari 2025.

Presiden Direktur PTFI Tony Wenas mengungkapkan perusahaan masih terus membahas bersama pemerintah, ihwal perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga setelah masa berlakunya habis pada 31 Desember 2024.