Jangan Ragukan Komitmen Negara

"Itu untuk menegaskan bahwa kita sungguh-sungguh ingin memajukan perlindungan HAM," kata Menko Polhukam ini. Regulasilainnya yang mendukung penegakan HAM, antara lain Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Di samping itu, MPR pada awal Reformasi juga mengamendemen beberapa pasal dalam UUD 1945 agar mengadopsi prinsip-prinsip HAM sebagaimana ditetapkan oleh PBB lewat Deklarasi Universal HAM. Sehingga, Pasal 28 UUD 1945 yang semula sangat pendek dan sering ditafsirkan (sebatas) perlindungan terhadap warga negara (telah) diperluas.

Kosong Hukum

Sementara itu, Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Sandrayati Moniaga mengatakan sekarang ada kekosongan hukum terhadap pengakuan, penghormatan, dan perlindungan pembela hak asasi manusia. Hal ini menjadi salah satu kendala untuk melindungi mereka.

"Adalegal gapyang dalam hal ini berarti adanya kekosongan hukum yang lebih detail bagi pembela HAM," katanya. Ini terkait pengakuan, penghormatan, dan perlindungan yang sering kali dinyatakan sebagai kendala perlindungan terhadap mereka," kata Sandrayati Moniaga.