Jangan Hancurkan Harga Gabah Petani dengan Impor Beras

JAKARTA - Untuk mengamankan stok beras pada bulan Ramadan, pemerintah lebih memilih mengimpor beras, ketimbang menyerap produksi gabah petani dalam negeri yang dalam waktu dekat segera memasuki panen raya. Kecenderungan impor itu bukan sekadar target memenuhi stok, tetapi sangat jelas kalau pemerintah memilih memberi devisa ke petani di negara lain, ketimbang meningkatkan pendapatan petani dalam negeri seiring dengan meningkatnya harga gabah di tingkat petani.

Hal lain yang tak pernah disampaikan pemerintah adalah impor menjelang musim panen sebagai strategi untuk mengontrol kembali harga gabah di tingkat petani sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Padahal, tingkat HPP sangat rendah dibanding dengan biaya produksi sehingga petani pasti merugi jika terpaksa menjual sesuai harga HPP.

Tidak heran, kalau pernyataan Kementerian Pertanian (Kementan) yang bertanggung jawab soal peningkatan produktivitas pangan kerap berbeda dengan Kemendag dan Bulog yang bertanggung jawab soal ketersediaan stok beras.

Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan, Suwandi, dalam keterangan di Jakarta, akhir pekan lalu, menyebutkan dengan merujuk hasil pengamatan Kerangka Sampel Area atau KSA, Badan Pusat Statistik (BPS), potensi produksi beras nasional dari hasil panen raya yang akan berlangsung pada Maret-April 2024 diprediksi mencapai 8,46 juta ton.

Suwandi pun memastikan pasokan beras dalam negeri hingga Ramadan 1445 Hijriah dipastikan aman karena sejumlah daerah telah memasuki musim panen raya hingga bulan Mei 2024. Dengan perkiraan produksi 8,46 juta ton dinilai cukup besar dan mampu mencukupi kebutuhan nasional.
Halaman Selanjutnya....