
Jakarta Perlu Operasi Pasar untuk Elpiji
Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan Hardiyanto Kenneth, Jakarta, Sabtu (8/2).
Foto: ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi.JAKARTA – Untuk menstabilkan harga dan mempermudah warga mendapatkan elpiji 3 kilogram, Pemprov Jakarta perlu menyelenggarakan operasi pasar. “Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi perlu menggelar operasi pasar guna menstabilkan pasokan elpiji 3 kilogram,” harap anggota DPRD Jakarta, Hardiyanto Kenneth, Sabtu.
“Saya mendesak Disnakertransgi segera menggelar operasi pasar sebagai langkah nyata dalam mencegah kelangkaan, menstabilkan pasokan serta harga elpiji 3 kg ini,” kata Kenneth. Dia menduga ada oknum nakal yang bermain. Mereka menimbun dan mengoplos gas. Mereka juga memainkan harga. Hal ini dilakukan pengecer dan pangkalan, sehingga distribusi tidak tepat sasaran. “Wajar bila terjadi kelangkaan stok gas 3 kg,” tuturnya.
Padahal, sudah jelas presiden memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mengatasi persoalan kelangkaan gas melon ini. Maka, pria akrab disapa Kent ini minta pemprov Jakarta untuk bekerja sama dengan Pertamina dan Dinas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk menggelar operasi pasar. Tujuannya, dengan adanya operasi pasar harga dan pasokan bisa stabil.
“Pemda Jakarta harus bekerja sama dengan Pertamina dan UMKM. Juga lakukan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan panic buying dan membeli elpiji sesuai dengan kebutuhan, sehingga pasokan gas ini bisa terjaga,” ujarnya.
Lalu, Kent menyatakan sepakat dengan pernyataan Majelis Ulama Indonesia bahwa haram hukumnya bagi orang kaya yang menggunakan gas elpiji 3 kg dan pertalite bersubsidi. Karena kedua komoditas bersubsidi itu hanya untuk golongan warga yang tak mampu.
Pemerintah telah mengatur distribusi BBM bersubsidi untuk kelompok tertentu yakni, transportasi umum dan para nelayan.
Sementara itu, pertalite untuk masyarakat menengah ke bawah. Elpiji 3 kg yang disubsidi oleh pemerintah hanya untuk rumah tangga miskin, usaha mikro, nelayan dan petani miskin.
- Baca Juga: KPK Menahan Satu Tersangka Korupsi LPEI
- Baca Juga: Dewan Pertanyakan Tiga Kali Penundaan Pencairan KJP
Selain itu, dia juga meminta kepada penegak hukum agar memberikan sanksi tegas kepada oknum yang terbukti melakukan penyelewengan serta menimbun elpiji kg untuk membuat efek jera kepada pelaku.
Berita Trending
- 1 Kerusakan Parah di Hulu Sungai Ciliwung, Sungai Bekasi dan Sungai Cisadane
- 2 Mourinho Percaya Diri, Incar Kebangkitan Fenerbahce di Liga Europa Lawan Rangers
- 3 Warga Jakarta Wajib Tau, Boleh Cek Kesehatan Gratis Kapan Saja
- 4 Mantap, Warga Jakarta Kini Boleh Cek Kesehatan Gratis Kapan Saja tanpa Harus Nunggu Hari Ulang Tahun
- 5 Lingkungan Hidup, Pemerintah Bakal Terapkan Sanksi Paksaan di Puncak
Berita Terkini
-
Polri Pamerkan Narkoba yang Disita antara Januari hingga Februari 2025
-
Pesawat American Airlines Terbakar saat Mendarat di Colorado
-
Donatella Versace Mengundurkan Diri Sebagai Kepala Kreatif Versace Roma
-
Mantan Kapolres Ngada Jadi Tersangka, Polisi Diminta Telusuri Kemungkinan Anak Lain Jadi Korban
-
Coreng Citra Polisi, Kadiv Propam: Polri Tak akan Toleransi Tindakan Eks Kapolres Ngada