![](https://koran-jakarta.com/img/site-logo-white.png)
Jakarta Perlu Operasi Pasar untuk Elpiji
Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan Hardiyanto Kenneth, Jakarta, Sabtu (8/2).
Foto: ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi.JAKARTA – Untuk menstabilkan harga dan mempermudah warga mendapatkan elpiji 3 kilogram, Pemprov Jakarta perlu menyelenggarakan operasi pasar. “Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi perlu menggelar operasi pasar guna menstabilkan pasokan elpiji 3 kilogram,” harap anggota DPRD Jakarta, Hardiyanto Kenneth, Sabtu.
“Saya mendesak Disnakertransgi segera menggelar operasi pasar sebagai langkah nyata dalam mencegah kelangkaan, menstabilkan pasokan serta harga elpiji 3 kg ini,” kata Kenneth. Dia menduga ada oknum nakal yang bermain. Mereka menimbun dan mengoplos gas. Mereka juga memainkan harga. Hal ini dilakukan pengecer dan pangkalan, sehingga distribusi tidak tepat sasaran. “Wajar bila terjadi kelangkaan stok gas 3 kg,” tuturnya.
Padahal, sudah jelas presiden memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mengatasi persoalan kelangkaan gas melon ini. Maka, pria akrab disapa Kent ini minta pemprov Jakarta untuk bekerja sama dengan Pertamina dan Dinas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk menggelar operasi pasar. Tujuannya, dengan adanya operasi pasar harga dan pasokan bisa stabil.
- Baca Juga: Wujudkan Ketahanan Pangan, Kepulauan Seribu Dampingi Petani
- Baca Juga: DKP Banten Bantu Bareskrim
“Pemda Jakarta harus bekerja sama dengan Pertamina dan UMKM. Juga lakukan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan panic buying dan membeli elpiji sesuai dengan kebutuhan, sehingga pasokan gas ini bisa terjaga,” ujarnya.
Lalu, Kent menyatakan sepakat dengan pernyataan Majelis Ulama Indonesia bahwa haram hukumnya bagi orang kaya yang menggunakan gas elpiji 3 kg dan pertalite bersubsidi. Karena kedua komoditas bersubsidi itu hanya untuk golongan warga yang tak mampu.
Pemerintah telah mengatur distribusi BBM bersubsidi untuk kelompok tertentu yakni, transportasi umum dan para nelayan.
Sementara itu, pertalite untuk masyarakat menengah ke bawah. Elpiji 3 kg yang disubsidi oleh pemerintah hanya untuk rumah tangga miskin, usaha mikro, nelayan dan petani miskin.
Selain itu, dia juga meminta kepada penegak hukum agar memberikan sanksi tegas kepada oknum yang terbukti melakukan penyelewengan serta menimbun elpiji kg untuk membuat efek jera kepada pelaku.
Berita Trending
- 1 Pulau Tabuhan, Surga Mungil di Selat Bali
- 2 Leyton Orient Berharap Kejutkan City
- 3 Anggota Komisi IX DPR RI Pastikan Efisiensi Anggaran Tak Kurangi Layanan Kesehatan Warga
- 4 PPATK Koordinasi ke Aparat Penegak Hukum terkait Perputaran Uang Judi Online Rp28,48 Triliun Jadi Aset Kripto
- 5 Menteri Kebudayaan Fadli Zon Kunjungi Masjid Sultan Suriansyah Banjarmasin
Berita Terkini
-
Pantun Bisa Jadi Soft Power Dunia
-
BPJS Kesehatan Cabang Kediri Menjelaskan 144 Diagnosis Penyakit yang Ditangani FKTP
-
Sebelum Ditunjuk Jadi Dirut Bulog, Novi Helmy Dapat Kenaikan Jabatan
-
BBM Subsidi Era Digital, Penerapan QR Code Diklaim Efektif Atur Distribusi
-
Pengurus Baru ILUNI FHUI Tancap Gas Realisasikan Program Kerja