Isu Privasi Jadi Hambatan Utama

Permasalahan privasi yang semakin dominan akibat perubahan sosial tersebut memengaruhi keberadaan waktu luang dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap petugas sensus.

Jakarta - Sensus penduduk yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) diyakini dapat membantu pemerintah membuat proyeksi lebih akurat. Sebab, perencanaan kebijakan terkait isu strategis pembangunan nasional akan sangat bergantung pada sensus penduduk maupun survei penduduk antarsensus. Syarat utama pengukuran kinerja pembangunan kependudukan adalah sistem basis data kependudukan. Kinerja pembangunan tersebut dilihat dari sisi jumlah kemiskinan, ketimpangan antarkelompok pendapatan, ketimpangan antarwilayah, dan pengangguran usia muda.

"Data, baik dari sisi akurasi maupun kelengkapan, akan menjadi bagian vital dalam pembangunan kependudukan," ucap Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro, dalam acara persiapan Sensus Penduduk 2020, di Gedung BPS, Jakarta, Rabu (14/2). Hasil Sensus Penduduk 2020 diharapkan mampu mendukung visi 100 tahun kemerdekaan pada 2045 yang diperkirakan Indonesia akan mengalami fase populasi menua (aging population).

"Ketika mencapai 2045, berapa orang yang akan berkontribusi pada saat itu. Jumlah penduduk diperkirakan mencapai 321 juta," kata Bambang. Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPS, Suhariyanto, mengatakan bahwa pihaknya sedang mendesain metodologi dan rancangan penjaminan kualitas untuk pelaksanaan Sensus Penduduk 2020. Dalam Sensus Penduduk 2020, BPS akan melakukan inovasi di antaranya memanfaatkan geospasial sebagai kerangka induk pengumpulan data dan memanfaatkan data registrasi penduduk.

"Dengan pengelolaan baik, sensus penting bagi penajaman program kementerian, dan lembaga untuk mendukung SDGs (Sustainable Development Goals)," kata Suhariyanto. Seperti diketahui, BPS bersiap menyelenggarakan Sensus Penduduk 2020 untuk mengumpulkan data utama parameter demografi menyangkut fertilitas, mortalitas, dan migrasi dalam kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Sensus Penduduk 2020 akan menjadi sensus kependudukan ketujuh yang diselenggarakan oleh BPS setelah 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010.

Transisi Demografi

Namun, BPS mengakui pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 akan menghadapi sejumlah tantangan dari segi perubahan sosial, salah satunya menyangkut isu privasi. Indonesia saat ini tengah memasuki transisi demografi tahap ketiga yang ditunjukkan dengan pola hidup masyarakat yang semakin individualis. Isu privasi yang semakin dominan akibat perubahan sosial tersebut memengaruhi keberadaan waktu luang dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap petugas sensus.

"Semua orang wajib untuk menjawab pertanyaan petugas statistik. Ada ancaman sebetulnya, tetapi kami tidak akan mengedepankan ini. Namun, kalau sudah sangat terpaksa, tentu akan digunakan aturan hukum yang berlaku," kata Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik, M Sairi Hasbullah. Ant/E-10