Intoleransi Tidak Bisa Dibenarkan

Syaiful menekankan otonomi daerah di sektor pendidikan tidak bisa jadi alasan atas tindakan dan kebijakan intoleransi. Kebijakan-kebijakan harus tetap mengacu pada nilai-nilai dasar pilar bernegara, yakni UUD 1945, Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Tidak benar jika atas nama otonomi daerah, suatu wilayah mempunyai kebebasan, termasuk unit penyelenggaraan pendidikan membuat aturan yang secara prinsip bertentangan dengan nilai dasar-nilai dasar kita dalam berbangsa dan bernegara," katanya.

Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat menyampaikan tenaga pendidik seharusnya menjadi orang yang berperan menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada para siswanya. Tenaga pendidik janganm mengaburkan nilai-nilai itu dalam kehidupan sehari-hari.

"Di kalangan para pendidik masih ada yang abai terhadap nilai-nilai kebangsaan yang merupakan dasar membentuk karakter generasi mendatang," ucapnya. n ruf/N-3