Intervensi Upaya Pengendalian Harus Masif

JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mendukung upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2024 melalui kegiatan intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan. Program tersebut diharapkan dapat mendorong pengentasan kemiskinan ekstrem menuju 0 persen.

"Intervensi pengendalian kerawanan pangan ini dilakukan melalui penyaluran bantuan pangan kepada keluarga rawan pangan, yaitu kelompok pengeluaran 10 persen terbawah/desil 1 sebagai sasaran dari upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem," ungkap Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, saat peluncuran Penyaluran secara Simbolis Bantuan Pangan Kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan Tahun 2024, Rabu (12/6), di Cilacap, Jawa Tengah.

Pemberian bantuan pangan ini untuk mengurangi beban pengeluaran kepala keluarga dan mengentaskan daerah rentan rawan pangan serta menguatkan daerah tahan pangan. Upaya pengentasan kemiskinan diyakini akan berpengaruh nyata dalam mengurangi masyarakat rawan pangan.

Kegiatan ini sejalan dengan amanat yang diemban Badan Pangan Nasional berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2021, di mana salah satu tugasnya adalah menyelenggarakan fungsi pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran bantuan pangan. Saat ini sedang berlangsung bantuan pangan beras kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta bantuan pangan daging ayam dan telur ayam kepada 1,4 juta Keluarga Risiko Stunting (KRS), Badan Pangan Nasional melalui Deputi bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan juga mulai melaksanakan kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan.

Pada 2024, intervensi tersebut menyasar 20 kabupaten/kota dari delapan provinsi sebagai lokus intervensi, di mana bantuan pangan akan diberikan kepada 45.000 kepala keluarga di 233 desa yang teridentifikasi berdasarkan by name by address dengan sumber data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kemenko PMK.

"Kami berharap piloting ini menjadi pemantik pemerintah daerah, dalam hal ini 20 kabupaten dan delpan provinsi lokus untuk melanjutkan dan mereplikasi kegiatan serupa dengan dukungan APBD, sehingga status ketahanan pangan dan gizi masyarakat meningkat," tegas Arief.

Butuh Kolaborasi

Pada kesempatan sama, Plh Pj Gubernur Jawa Tengah, Sumarno, mengatakan Jawa Tengah sebagai provinsi yang berdasarkan RPJMN ditunjuk sebagai provinsi penumbuh pangan dan penumbuh industri, membutuhkan keseriusan dalam menghadirkan program yang menjaga ketahanan pangan. Ketahanan pangan ini bagian dari ketahanan negara.

"Kami sangat berterima kasih karena penanganan problem kemiskinan, kerawanan pangan, stunting, dan sebagainya kita tidak bisa berdiri sendiri, berkolaborasi dengan semua pihak sehingga mudah-mudahan apa yang dilakukan ini menjadi inspirasi untuk melakukan hal yang sama dan tentu saja penanganan kemiskinan ekstrem dan kemiskinan di Jawa Tengah bisa kita tuntaskan," ujarnya.

FAO Representative for Indonesia and Timor Leste, Rajendra Aryal, yang bergabung secara daring menyampaikan dukungannya atas komitmen bersama untuk mencapai ketahanan pangan, mengentaskan kelaparan dan kemiskinan serta memastikan bahwa tidak ada satu pun orang yang tertinggal.

"Inisiasi penyaluran bantuan pangan oleh Badan Pangan Nasional memperkuat optimisme kami ke depan, karena ini berfungsi untuk memperkuat pasokan pangan, memberi dampak positif terhadap perekonomian lokal, dan pada akhirnya memberantas kemiskinan ekstrem," ungkapnya.