Integrasikan Bansos dan Pemberdayaan Perempuan

JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bambang Soesatyo, mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang meneruskan program Susilo Bambang Yudhoyono dalam merevolusi program bantuan sosial (bansos) dengan melibatkan peran kaum perempuan. Berbagai kebijakan pengentasan kemiskinan harus bisa saling berintegrasi dengan program pemberdayaan perempuan.

Pernyataan tersebut dilontarkan politisi Golkar dengan panggilan Bamsoet itu saat mendampingi mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, menghadiri Seminar Nasional Hari Perempuan Internasional di DPR, Jakarta, Senin (19/3).

Bamsoet meyakini dengan integrasi tersebut, perempuan mendapat posisi dan peran yang signifikan. Ini mengisyaratkan, perempuan harus dilibatkan dalam program pengentasan kemiskinan. "Negara punya kewajiban memfasilitasi dan memberdayakan kaum perempuan dengan mengedepankan program pembangunan berspektif gender," kata dia.

Bamsoet mengagumi ketangguhan kaum perempuan dengan kemampuan peran ganda, sebagai pengurus rumah tangga sekaligus pencari nafkah. Namun, budaya patriarki secara tidak langsung masih memberikan batasan dan ketidakadilan yang mendekatan kaum perempuan dengan kemiskinan.

"Ini mengisyaratkan, perempuan harus dilibatkan dalam program pengentasan kemiskinan. Alhamdulillah, di era pemerintahan Pak SBY dan Presiden Jokowi, sudah ada berbagai program bantuan sosial yang melibatkan peran perempuan di dalamnya," ujar Bamsoet.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini menambahkan, revolusi bansos juga dilakukan dalam mekanisme penyaluran dari tunai ke nontunai. Dengan demikian, terang dia, bisa meminimalisir penyimpangan sehingga memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran dan tepat guna.

"Program Keluarga Harapan (PKH) dan Beras Sejahtera (Rastra) merupakan beberapa bentuk bansos yang secara nyata melibatkan peran perempuan. Melalui PKH dan Rastra, beban pengeluaran rumah tangga bisa berkurang. Dalam jangka panjang, bisa mengentaskan kemiskinan," paparnya.

Tingkatkan Performa

Dalam kesempatan yang sama, Bamsoet menegaskan pemerintah dan DPR sampai hari ini terus melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan performa kesetaraan dan keadilan bagi perempuan Indonesia. Di jalur politik, misalnya, sudah ada ketentuan UU No 2 Tahun 2008 yang mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30 persen.

"Pada pemilu 2014, jumlah persentase perempuan di DPR RI sudah 17,1 persen atau sekitar 97 perempuan dari 560 anggota dewan. Namun, setelah terjadi beberapa pergantian antar waktu (PAW) hingga awal tahun ini, jumlah persentase perempuan di DPR menjadi 18,2 persen atau 102 dari 560 anggota DPR," jelas Bamsoet.

Bamsoet berharap perempuan yang berkiprah di jalur politik pada tahun 2019 terus meningkat. Melalui jalur politik, perempuan bisa membuat perubahan yang besar bagi bangsa dan negara. ion/E-3