Insentif untuk Petani Minim

Jakarta akarta akartaakarta - Dukungan riil pemerintah terhadap sektor pertanian dinilai masih sangat lemah sehingga berimbas pada penurunan tingkat daya beli petani. Lemahnya dukungan regulator menjadi ciri khas dari negara berkembang seperti Indonesia. Kondisi ini sangat berbeda dengan yang terjadi di negara-negara maju.

Dukungan para pemangku kepentingan di negara maju untuk sektor pertanian sangatlah besar. Ketua Dewan Pakar Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Agus Pakpahan, menyebutkan selama ini insentif dari pemerintah kepada petani sangat terbatas.

Dari sisi harga, misalnya, estimasi biaya produksi petani tebu yang dirilis oleh Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta sebesar 10.500 rupiah per kilogram (kg). Nilai itu jauh dari harga jual yang dipatok pemerintah sebesar 9.100 atau 9.700 rupiah. Hal sama juga berlaku untuk tanaman lainnya.

Marjin yang diterima petani sangatlah kecil. "Beberapa tahun terakhir, kepastian untuk mendapatkan insentif berkurang dibandingkan dulu. Pada 2006, marjin pemasaran yang diterima petani kurang lebih 80 persen, sekarang kecil sekali. Turunnya insentif membuat income (pendapatan) petani turun," tegasnya dalam diskusi terkait masalah pertanian di Jakarta, Kamis (2/8).

Akibatnya, lanjut Agus, luas lahan pertanian di RI kian mengecil. Luas lahan mengecil karena tidak ada ekonomi yang membaik di tingkat petani. Karenanya, solusi pemerintah untuk memperbaiki pendapatan petani harus terintegrasi, tidak boleh berdiri sendiri. "Itu mulai dari ekonomi makro, suku bunga, kebijakan perdagangan, infrastruktur pertanian, sumber biaya pertanian, resecach and development (R&D).
Halaman Selanjutnya....