Insentif Pemerintah ke Petani Sangat Normatif

Selain itu, perlu memperhatikan paradigma pembangunan berbasis ekonomi perdesaan yang diperkuat dengan pendekatan model bisnis usaha petani dan nelayan yang mengakar dan berkelanjutan.

"Dengan itu, usaha pertanian bukan sekadar produksi, tetapi memiliki ekosistem bisnis yang mendukung rantai nilai terintegrasi dari hulu ke hilir," kata Dikky.

Dalam kesempatan terpisah, Pakar Pertanian dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Jawa Timur, Surabaya, Ramdan Hidayat, mengatakan pelaksanaan program stimulus di tataran bawah perlu diperhatikan karena sangat menentukan keberhasilan dari tekad pemerintah meningkatkan ketahanan pangan.

"Petani harus disemangati agar mereka tetap berproduksi. Pertanian ke depan harus berorientasi pada petani, mulai pengadaan bibit dan pupuk subsidi yang merata, hingga pembelian hasil panen yang harus dihitung sesuai biaya produksi termasuk biaya tenaga kerja, bukan saprodi saja sebagai penentu harga dasar," kata Ramdan.

Saat ini, jelas Ramdan, sering kali yang diperhitungkan hanya sarana produksi (saprodi), padahal petani harus bayar pajak, sewa lahan, dan sebagainya. Kalau petani diakui sebagai ongkos tenaga kerja maka petani akan sejahtera, menunjang ketahanan pangan.
Halaman Selanjutnya....