Insentif ke Sektor Hulu Pertanian yang Masih Minim Harus Ditingkatkan

JAKARTA - Pemerintah harus secepatnya memberikan insentif ke sektor hulu pertanian, yang saat ini masih minim. Caranya dengan menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah. Tujuannya agar petani mau menjual hasil produksinya ke Bulog untuk dijadikan sebagai cadangan beras pemerintah (CBP).

Pemerintah diingatkan jangan mengambil cara instan dengan impor beras begitu harga beras bergerak naik. Masalah utama harus dibenahi yakni ke sektor hulu. Selama ini, pemerintah lebih memperhatikan konsumen ketimbang produsen pangan. Akibatnya, kebergantungan impor komoditas pangan tinggi, pemerintah lupa memperkuat produksi.

"Saat ini, CBP kita tinggal 800-900 ribu ton. Ini amat berbahaya, mestinya 1,5 juta ton. Karena kita alami paceklik dari Oktober hingga Februari, yang mana produksi akan jauh lebih rendah dibanding konsumsi, sangat jomblang yang memicu lonjakan harga beras," kata Ketua Umum Asosasi Bank Benih dan Teknologi Indonesia (AB2TI), Dwi Andreas Santosa, dalam diskusi virtual Waspadai Resesi Ekonomi dan Krisis Pangan, di Jakarta, Sabtu (1/10).

Karena itu, lanjut Dwi, arahan Badan Pangan Nasional yang meminta Bulog untuk secepatnya menyerap hasil produksi di wilayah Sulawesi karena di sana panen padi tengah dominan tidak akan terealisasi. "Kenapa? karena HPP terlalu rendah, petani tidak akan mau menjual, sehingga akan mengancam CBP," tandas Dwi yang juga merupakan Guru Besar Insitut Pertanian Bogor (IPB).

Ia memaparkan kenapa HPP perlu dinaikkan karena biaya produksi padi telah membuat kehidupan petani semakin terdesak. Harga acuan pemerintah (HPP) yang berlaku saat ini sudah tak lagi menutupi biaya produksi.
Halaman Selanjutnya....