Injeksi Likuiditas Harus untuk Danai Program Prioritas

JAKARTA - Pemerintah harus berhati-hati memanfaatkan dana hasil penjualan surat berharga negara (SBN). Sebab, jika pemanfaatanya salah, dampaknya akan buruk terhadap stabilitas sistem keuangan nasional.

Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti, menegaskan kalau alokasi dana hasil penjualan SBN ini tidak digunakan dengan baik dan bijak akan merugikan. Karena itu, pemanfaatannya harus dialokasikan untuk program yang benar-benar prioritas.

"Seperti bailout (dana talangan) BUMN, misalnya ditunda dahulu karena bukan prioritas. Jika tidak maka kerja sama ini sangat berbahaya bagi stabilitas keuangan Indonesia. Jangan sampai bleeding," tegas Esther, di Jakarta, Rabu (25/8)

Kerja sama ini, papar Esther, pasti masalah burden sharing, mengingat fiscal budget sangat sempit. Sekitar 20 persen dari APBN dialokasikan untuk pembayaran cicilan utang dan bunganya. "Jadi, pemerintah minta Bank Indonesia (BI) untuk meng-cover (menangung) sebagian biaya tersebut," tuturnya.

BI, kata dia, membantu dalam bentuk membeli SBN yang dikeluarkan pemerintah. Ini modusnya sama dengan zaman dulu. Kalau dulu, pemerintah kekurangan dana, kemudian minta Bank Indonesia untuk ikut membiayainya. "Bedanya dulu instrumennya cetak uang, sekarang instrumennya surat utang negara/ SBN. Tapi, Bank Indonesia tetap harus menanggungnya," ujar Esther.
Halaman Selanjutnya....