Injeksi Likuiditas Harus untuk Danai Program Prioritas

Seperti diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama BI melanjutkan burden sharing atau bagi beban melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) III dalam rangka menangani pandemi Covid-19 yang berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai 31 Desember 2022. Dalam SKB III ini, BI akan membeli SBN sebesar 439 triliun rupiah dengan rincian 215 triliun rupiah pada 2021 dan 224 triliun rupiah pada 2022. Bunga SBN ini mengacu pada suku bunga reverse repo BI tenor tiga bulan yang di bawah suku bunga pasar.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menyatakan SKB III ini dilatarbelakangi oleh adanya peningkatan penyebaran Covid-19 varian Delta yang memerlukan pembiayaan besar, termasuk untuk penanganan kesehatan dan kemanusiaan.

Sementara itu, Gubernur BI, Perry Warjiyo, menegaskan perpanjangan kebijakan berbagi beban APBN atau burden sharing tidak akan mengurangi independensi Bank Indonesia sebagai bank sentral untuk melaksanakan kebijakan moneter yang prudent.

Kurang Menarik

Manajer Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi, mengatakan kebijakan burden sharing ini menjadi dilema bagi pemerintah di tengah situasi serbasulit karena pendemi. Keputusan pembiayaan dengan skema burden sharing bisa diambil mengingat SBN yang diterbitkan pemerintah masih belum dilirik investor. Karena itu, mau tidak mau pemerintah berharap pada BI untuk membeli SBN tersebut.
Halaman Selanjutnya....