Ini 10 Rekomendasi yang Dihasilkan dalam Seminar Otsus Papua yang Digelar IPDN

"Sehingga ke depan perumusan kebijakan kementerian atau lembaga terkait dengan Otsus Papua dan Papua Barat perlu dikoordinasikan oleh Kemendagri selaku koodinator pembinaan.dan pengawasan pemerintahan daerah (Korbinwas Pemda)," ujarnya.

Ketiga, kata Hadi, perlunya peningkatan penambahan alokasi dana Otsus Papua dan Papua Barat untuk percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Keempat, diperlukan peningkatan kinerja APIP dan pengawas ekternal guna melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan Otsus Papua dan Papua Barat, hingga tercapai optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan Otsus.

"Kelima, perubahan pendekatan yang lebih memperhatikan aspek budaya, agama, historis, kemanusiaan, partisipatif yang berorientasi pada pemberdayaan orang asli Papua (OAP). Keenam, diperlukan upaya penyelesaian dan penegakan HAM serta penyelesaian konflik daerah baik konflik politik, sosial, tindak kriminal dan separatisme untuk menjaga stabilitas dan iklim kondusif di wilayah Papua dan Papua Barat," tuturnya.

Hadi melanjutkan, rekomendasi ketujuh, perlunya sinkronisasi antar program sektoral dan program Otsus dan pengelolaan dana Otsus secara transparan, akuntabel, tepat sasaran dan tepat manfaat. Kedelapan, perlunya pengaturan dana Otsus melalui Peraturan Pemerintah.

Kesembilan, diperlukan peningkatan pengendalian dana Otsus yang penyalurannya didasarkan atas progres fisik yang telah dicapai. Kesepuluh, perlunya mengefektifkan monitoring dan peningkatan respon cepat terhadap media yang mempublikasikan perkembangan Papua dan Papua Barat yang memiliki ekskalasi lokal, nasional, dan internasional.
Halaman Selanjutnya....