Ini 10 Penerima Anugerah Kebudayaan PWI Pusat 2021

JAKARTA - Tim Juri Anugerah Kebudayaan PWI Pusat yang diketuai oleh akademisi, pelaku seni-budaya Nungki Kusumastuti, berhasil menetapkan 10 penerima Anugerah Kebudayaan PWI Pusat 2021, dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) 2021 di Jakarta.

Nungki bersama anggota juri yang lain yakni wartawan senior Ninok Leksono, pengamat seni budaya/penulis Agus Dermawan T, Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari, wartawan senior kebudayaan/ pelaku seni Yusuf Susilo Hartono, terlibat sejak dalam tahap awal kegiatan ini.

Keterlibatan ini mulai dari perencanaan, hingga pembacaan dan penilaian berkas proposal dari berbagai daerah yang masuk ke panitia lebih dari 500 halaman, belum termasuk berbagai link yang ada.

Menyimak video penyerta yang berdurasi total ratusan menit, melakukan verifikasi, hingga wawancara langsung via daring. Dalam rentang waktu Oktober 2020 hingga Januari 2021.

"Masing-masing bupati, wali kota yang kami pilih ini memiliki strategi jitu, dalam memajukan kebudayaan daerahnya. Misalnya, dalam menghadapi gejala umum bahwa kaum milenial kurang menyukai kebudayaan daerah. Bagian pelik ini, kemudian dijawab oleh para bupati wali kota dengan strategi berbeda-beda, dalam mengolah kekuatan dan warisan kekayaan masa lalu dengan cara-cara masa kini, termasuk penggunaan teknologi dunia maya. Dengan begitu, daerah tidak menerima pengaruh global begitu saja, tetapi turut mewarnainya," ujar Nungki mewakili suara juri yang lain.

Ke-10 penerima Anugerah Kebudayaan PWI Pusat 2021 tersebut berdasar alphabet. Pertama, Bupati Banggai, Sulawesi Tengah, Herwin Yatim, dengan proposal yang diajukan berjudul Pinasa: Gaya Hidup Kabupaten Banggai.

Kedua, Wali Kota Bogor, Jawa Barat, Bima Arya Sugiarto dengan judul Sahitya Raksa Baraya: Solidaritas Saling Menjaga Antar Sesama Warga. Ketiga, Wali Kota Denpasar, Bali, IB Rai Dharma Wijaya Mantra dengan judul Denpasar Kreatif dan Berbudaya Derap Langkah Menuju Orange Economy.

Keempat, Bupati Majalengka, Jawa Barat, Karna Sobahi dengan judul Ngamumule Budaya, Ngawangun Majalengka Raharja. Kelima, Wali Kota Mojokerto, Jawa Timur, Hj Ika Puspitasari dengan judul Terwujudnya Kota Mojokerto yang Berdaya Saing, Mandiri, Adil Makmur, Sejahtera dan Bermartabat.

Keenam, Wali Kota Parepare, Sulawesi Selatan, M Taufan Pawe dengan judul Parepare Kota Industri Tanpa Cerobong Asap Melalui Gerak Kebudayaan. Ketujuh, Wali Kota Tegal, Jawa Tengah H Dedy Yon Supriyono dengan judul Kota Tegal dengan Jitak Jakwir Menuju Masyarakat Yang Berdedikasi dan Bermartabat.

Kedelapan, Wali Kota Singkawang, Kalimantan Barat, Tjhai Chui Mie dengan judul Budaya Leluhur: Kearifan Lokal dalam Melawan Pandemi Covid-19 di Kota Singkawang. Kesembilan, Bupati Sumedang, Jawa Barat H Dony Ahmad Munir dengan judul Memelihara Nilai-nilai Lama yang Baik, dan Menggali Nilai-nilai Baru yang Lebih Baik. Kesepuluh, Wali Kota Semarang, Jawa Tengah, Hendrar Prihadi dengan judul Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Makin Sejahtera.

Menurut Ketua Umum PWI Pusat Atal S. Depari, sekaligus Penanggungjawab HPN 2021, ke-10 bupati dan wali kota tersebut berhak menerima trofi dan piagam pada puncak peringatan bersama Presiden Joko Widodo, tanggal 9 Februari 2021, rencananya secara daring.

Lima Rekomendasi Penting

Belajar dari strategi dan kinerja kebudayaan para bupati dan wali kota ini, dengan menaruh pada konteks pemajuan kebudayaan daerah pada umumnya, Ketua Pelaksana Anugerah Kebudayaan PWI Pusat Yusuf Susilo Hartono dalam siaran persnya mengataka, tim juri memberikan lima rekomendasi kepada pemimpin daerah pada umumnya, dan pihak-pihak terkait, termasuk para milenial para pelaku seni budaya, dan para wwartawan serta para pengelola media.

Pertama, tambah dia, masing-masing daerah (kabupaten/kota) perlu memiliki payung hukum formal yang memadai sebagai landasan formal gerak pemajuan kebudayaan berkelanjutan di tingkat lokal, sekaligus ujung tombak pemajuan kebudayaan nasional.

Kedua, dalam era kesejagatan nyata maupun maya, semua daerah harus memiliki strategi jitu dalam pewarisan dan pemasyarakatan aspek-aspek kebudayan lokal kepada generasi milenial, agar kebudayaan lokal (sebagai bagian dari kebudayaan nasional) di daerah terus berkelanjutan.

Ketiga, selain pengalokasian anggaran yang memadai, daerah perlu meningkatkan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, infrastruktur nyata maupun infrastruktur maya (inovasi teknologi), program-program yang bermutu, jejaring nasional hingga internasional, agar kebudayaan lokal bisa turut mewarnai gerak laju kebudayaan global.

Keempat, penciptan baru bagi dinamika kebudayaan memang sebuah keniscayaan. Namun penciptaan baru dengan mengekspolitasi warisan budaya untuk kepentingan ekonomi, harus menghormati dan menyeimbangan dengan aspek-aspek lain yang tidak kalah penting bagi keberlangsungan kebudayaan lokal itu sendiri, baik sebagai identitas, pemilik hak cipta, kepentingan sosio kultural, hingga kepentingan religiusitas bagi daerah tertentu.

Kelima, sebagai pilar demokrasi keempat, media massa wajib mengawal tidak hanya bidang ekonomi dan politik, tapi juga aspek lain-lain termasuk kebudayaan. Dalam konteks Indonesia sebagai negara super power dibidang kebudayaan, maka pers/media diharapkan memberi perhatian khusus terhadap informasi kebudayaan nasional, maupun kebudayaan daerah dengan berbagai platform yang ada. Khusus di daerah, diperlukan para wartawan yang memiliki kompetensi di bidang penulisan kebudayaan. Dengan media-media yang memiliki perhatian pada berita dan opini yang bermutu tentang kebudayaan. mar/N-3