Industri Furnitur Butuh Perbaikan Regulasi

Pengadaan Tanah

Pakar Agraria dari Indonesia Human Right Committee and Social Justice (IHCS) Gunawan memaparkan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, muncul Perpres 26 yang kemudian dirubah dengan Perpres 65 tentang pengadaan tanah. Tetapi kembali, dinilai tidak jalan karena regulasi harus selevel UU yang kemudian melahirkan UU Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.

"Tapi kembali dinilai tidak jalan. Artinya sebenarnya masalah terletak tidak di sisi regulasi atau tipe pemerintahan demokrasi atau otoriter, melainkan di soal penegakan regulasi di lapangan dengan kepastian hokum kuat lah yang masih belum jalan," kata Gunawan. YK/E-12