Indonesia Mesti Keluar dari Ketergantungan Impor Pangan

JAKARTA – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas/NFA), Arief Prasetyo Adi, menegaskan bahwa swasembada pangan mutlak untuk dilakukan dan segera diwujudkan. Baginya, ketersediaan pangan nasional tidak boleh lagi bergantung pada kebijakan impor, namun harus dipenuhi dari produksi dalam negeri.

“Swasembada pangan itu mutlak harus ada. Bapak Presiden menyampaikan swasembada pangan di tingkat provinsi kecamatan sampai tingkat desa-desa harus terwujud. Bahkan, dulu itu setiap rumah punya lumbung pangan seperti yang ada Sumatera Barat dan di NTB masih punya lumbung,” ujar Arief, pada Kamis (12/12) di Jakarta. 

Menurut Arief, selain berdampak pada petani di dalam negeri, kebijakan impor juga akan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi global seperti perang dan krisis multidimensi geopolitik dunia. Dengan demikian, semua barang impor akan berpengaruh pada kondisi dalam negeri.

“Sehingga perintah Bapak Presiden Prabowo jelas sekali bahwa kita harus swasembada pangan. Kita harus penuhi kebutuhan pangan masyarakat dan kita mesti jaga stabilitas harga di tingkat petani maupun kebutuhan konsumen,” katanya.

Arief mengatakan sektor pangan adalah sektor yang paling strategis dalam memperkuat berbagai lini. Karena itu, produksi dan stabilisasi perlu mendapat perhatian bersama agar ke depan pangan Indonesia jauh lebih kuat.

“Bapak Presiden bilang fokus kita saat ini adalah produksi, produksi, dan produksi. Jadi, swasembada pangan adalah solusi pasti yang harus kita jaga bersama, dan karena itu diperlukan sinergi dan kolaborasi semua pihak terkait,” jelasnya.

Sebelumnya, pemerintah memastikan ketersediaan dan stabilitas pasokan pangan pokok strategis menjelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 bagi masyarakat aman dan cukup dengan harga yang baik dan wajar.

"Jelang Nataru nanti, stok pangan pokok strategis kita pastikan mencukupi. Terkait harga, pemerintah tentunya selalu menjaga tingkat harga agar tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Kita tidak ingin petani menderita kalau harga terlalu rendah. Di sisi lain, masyarakat juga perlu bisa memperoleh harga pangan yang wajar," ujar Arief. 

Tindakan Nyata

Peneliti Mubyarto Institute, Awan Santosa, sepakat dengan komitmen Bapanas, namun dia menegaskan bahwa mengurangi kebergantungan impor itu butuh tindakan nyata, bukan hanya pernyataan di media.

Apalagi impor beras kita dua tahun terakhir sangat besar, salah satu terbesar dalam sejarah. "Bagaimana bisa wujudkan swasembada, tetapi berasnya terusan diimpor,"tandas Awan dari Yogyakarta.

Sebagai gambaran, dalam 11 tahun terakhir, rakyat Indonesia telah menghabiskan 84,8 miliar dollar AS atau setara1,272 triliun rupiah untuk hanya berbelanja enam dari sembilan barang kebutuhan pokok/sembako-beras, susu, bawang, garam, daging, dan gula dari pasar internasional.

Tak hanya beras bahkan, ada sembilan bahan pokok hidup, yakni beras, gula pasir, minyak goreng dan mentega, daging sapi dan ayam, telur ayam, susu, bawang merah dan putih, ikan dan garam beryodium. Enam dari sembilan bahan pokok itu kecukupannya harus dipenuhi dari luar negeri. 

Tingkat ketahanan pangan Indonesia juga di bawah rata-rata global. Pada tahun 2022, Indonesia berada di urutan ke-69 dari 113 negara dalam Global Food Security Index (GFSI) yang dibuat oleh Economist Intelligence Unit (EIU). Skor ketahanan pangan Indonesia pada tahun 2022 adalah 59,2, sedangkan rata-rata global adalah 62,2.

Awan mengatakan November ini harga pangan global naik, seberapa dalam dampaknya ke RI tergantung seberapa besar impor Indonesia terhadap komoditas pangan tersebut. "Intinya, swasembada harus benar-benar diwujudkan dan diimplementasikan,"pungkas Awan.