Indonesia Masih Butuh GBHN

"GBHN bisa jadi membatasi pemerintah, kecuali kemudian MPR nya bersidang kembali untuk GBHN menyesuaikan dengan perkembangan global," ucapnya.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Andre Rosiade, menerangkan bahwa partainya mendukung GBHN asalkan menjadi keputusan yang terbaik bagi bangsa. Yang terpenting GBHN dapat dilaksanakan secara riil dan konsekuen berdasarkan UUD 1945.

"Kalau undang-undang membutuhkan GBHN kenapa tidak, yang jelas apapun juga Gerindra mendukung ini bermanfaat bagi masyarakat. Yang penting manfaatnya bagi bangsa dan negara, kita mendukung," tegasnya.

Sementara itu, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, mengingatkan MPR periode ke depan harus berhati-hati dalam menetapkan GBHN. Penetapan haluan negara harus melalui kajian yang mendalam dan melibatkan publik dalam penyusunannya. Sebab, jika tidak melibatkan publik ia menduga ada kepentingan politik semata terkait penetapan GBHN itu.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah, menuturkan rencana pengembalian wewenang MPR untuk menetapkan GBHN berdasarkan kajian mendalam yang dilakukan pihaknya. Pengembalian wewenang MPR ini tentunya dengan tetap menyesuaikan sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia.
Halaman Selanjutnya....