Indonesia Masih Butuh GBHN

"Jadi, bagaimana kita membuat GBHN itu sebagai sebuah garis besar sebagai haluan negara yang mengatur secara rinci dan detail, turunan dari UUD, untuk kemakmuran rakyat," tegas Agun.

Dokumen Koneksi

Di tempat terpisah, anggota MPR dari Fraksi PPP, Arsul Sani, menganggap penting GBHN karena nantinya menjadi dokumen koneksi yang menghubungkan antara pemerintahan sebelumnya dan pemerintahan ke depan. Selain itu, GBHN diperlukan sebagai tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam mengimplementasikan kebutuhan rakyat.

"Tidak adanya GBHN, menurut saya, juga membuat kesulitan lembaga perwakilan untuk mengukur misalnya, apakah presiden atau pemerintah itu telah berjalan sebagaimana rel yang diinginkan rakyat," kata Arsul.

Sekretaris Jenderal PPP tersebut menegaskan GBHN nantinya tidak akan membatasi kreativitas presiden terpilih. Meskipun demikian, hal itu dengan syarat bahwa MPR mampu melakukan sidang terkait GBHN mengikuti isu global yang berkembang.
Halaman Selanjutnya....