Indonesia Harus Mengerem Penerbitan Surat Utang Baru

JAKARTA - Penerbitan surat utang baru harus direm. Utang harus direm, baik utang dari luar negeri maupun utang dalam negeri karena rasio utang Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sudah sekitar 40 persen.

"Perlu kita waspadai karena makin besar rasio utang kita maka semakin sempit ruang fiskal pemerintah Indonesia. Akibatnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terpaksa mengalokasikan anggaran untuk bayar cicilan utang dan bunganya," kata pengamat ekonomi dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti, kepada Koran Jakarta, Selasa (27/6).

Sementara alokasi anggaran untuk pembangunan jadi berkurang, padahal pengeluaran anggaran pemerintah akan menstimulasi pertumbuhan ekonomi. "Kalau anggaran pemerintah berkurang maka probabilitasnya pertumbuhan ekonomi lebih rendah dan perekonomian lesu," ucapnya.

Direktur Eksekutif Segara Institute, Piter Abdullah Redjalam, mengatakan pemerintah melakukan utang untuk menutup defisit APBN. Semua sudah tertuang dalam APBN yang disepakati oleh pemerintah dan DPR. Pemerintah melaksanakan apa yang sudah tertuang dalam APBN.

"Kita tidak bisa meminta pemerintah mengurangi utang, tapi di sisi lain juga meminta pemerintah terus memberikan subsidi dan bantuan bantuan sosial," tandas Piter.
Halaman Selanjutnya....