Indonesia: Asean Harus Patuhi Konsensus Lima Poin

JAKARTA - Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean) harus mematuhi konsensus lima poin untuk menyelesaikan krisis Myanmar, dan keterlibatan hanya dengan satu pemangku kepentingan tidak kondusif bagi perdamaian.

Pernyataan itu dikemukakan oleh Indonesia pada Senin (19/6) saat menanggapi langkah pemerintah sementara Thailand yang mengatakan akan melakukan pembicaraan dengan menteri luar negeri junta militer Myanmar.

"Indonesia telah meningkatkan keterlibatannya dengan berbagai pemangku kepentingan di Myanmar sejak mengambil alih sebagai ketua Asean untuk tahun 2023," ucap Staf Ahli Menteri Luar Negeri untuk Diplomasi Kawasan, Duta Besar Ngurah Swajaya, pada jumpa pers di Jakarta.

Dubes Ngurah pun menegaskan kembali bahwa upaya Indonesia dalam diplomasi non-megafon, demikian Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebutnya, atau pembicaraan dengan Myanmar secara tertutup, masih terus diintensifkan.

Dalam lima bulan, ucap Dubes Ngurah, Indonesia telah melakukan lebih dari 75engagementdengan Myanmar dengan berbagai mitra, danengagementini dilakukan dengan pemerintah junta, pemerintah bayangan yang menamakan diri mereka sebagai Pemerintah Persatuan Bangsa (NUG) dan pihak-pihak lain.
Halaman Selanjutnya....