Indonesia: Asean Harus Patuhi Konsensus Lima Poin

JAKARTA - Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean) harus mematuhi konsensus lima poin untuk menyelesaikan krisis Myanmar, dan keterlibatan hanya dengan satu pemangku kepentingan tidak kondusif bagi perdamaian.

Pernyataan itu dikemukakan oleh Indonesia pada Senin (19/6) saat menanggapi langkah pemerintah sementara Thailand yang mengatakan akan melakukan pembicaraan dengan menteri luar negeri junta militer Myanmar.

"Indonesia telah meningkatkan keterlibatannya dengan berbagai pemangku kepentingan di Myanmar sejak mengambil alih sebagai ketua Asean untuk tahun 2023," ucap Staf Ahli Menteri Luar Negeri untuk Diplomasi Kawasan, Duta Besar Ngurah Swajaya, pada jumpa pers di Jakarta.

Dubes Ngurah pun menegaskan kembali bahwa upaya Indonesia dalam diplomasi non-megafon, demikian Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebutnya, atau pembicaraan dengan Myanmar secara tertutup, masih terus diintensifkan.

Dalam lima bulan, ucap Dubes Ngurah, Indonesia telah melakukan lebih dari 75engagementdengan Myanmar dengan berbagai mitra, danengagementini dilakukan dengan pemerintah junta, pemerintah bayangan yang menamakan diri mereka sebagai Pemerintah Persatuan Bangsa (NUG) dan pihak-pihak lain.

"Bahkan, keterlibatan telah dilakukan dengan cepat setelah KTT Asean ke-42," tegas Dubes Ngurah, merujuk pada pertemuan yang dilakukan para pemimpin Asean pada Mei lalu.

Proses Berkelanjutan

Mengenai inisiatif Thailand ini, Dubes Ngurah mengatakan bahwa keterlibatan hanya dengan satu kelompok saja, tidak selaras dengan konsensus lima poin.

Dubes Ngurah juga menekankan bahwa pada KTT Asean ke-42 di Labuan Bajo, semua pemimpin menekankan bahwa konsensus lima poin adalah titik referensi utama bagi Asean untuk membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya dan untuk menemukan solusi damai.

Dubes Ngurah pun mengatakan upaya Indonesia untuk memperbaiki situasi di Myanmar adalah proses yang berkelanjutan, tetapi ia pun menggarisbawahi pentingnya kebijakan yang konsisten.

"Kami yakin dengan dukungan semua negara anggota Asean, kami akan membuat kemajuan," kata dia.

Indonesia, sebagai ketua Asean pada tahun 2023, telah berjanji untuk melakukan yang terbaik untuk memperbaiki situasi di Myanmar, yang telah bergolak setelah militer negara itu menggulingkan pemerintah yang terpilih secara demokratis dalam kudeta pada Februari 2021.

Pada April 2021, Asean menyusun rencana perdamaian konsensus lima poin dengan Myanmar, tetapi hanya ada sedikit kemajuan dalam memulihkan perdamaian atau memadamkan kekerasan pasca kudeta yang telah menewaskan ribuan orang.

Kritik terhadap inisiatif Thailand mengatakan bahwa pertemuan itu berisiko melegitimasi junta Myanmar dan tidak pantas karena berada di luar inisiatif perdamaian resmi Asean.

Yang lain juga mempertanyakan mengapa Thailand menyerukan perundingan sekarang, padahal diperkirakan akan memiliki pemerintahan baru pada Agustus setelah koalisi pro-militer dikalahkan habis-habisan dalam pemilu 14 Mei oleh partai-partai progresif dan populis.

Thailand pada Senin membela diri terkait menjadi tuan rumah perundingan dengan menyatakan bahwa dialog diperlukan untuk melindungi perbatasannya dengan negara yang dilanda perselisihan itu.ST/Ant/I-1