Indonesia-AS Berkomitmen Tingkatkan Kemitraan Strategis

GLASGOW - Amerika Serikat (AS) dan Indonesia sepakat untuk memperkuat kemitraan strategis kedua negara dalam pembicaraan antara Presiden Joe Biden dan Presiden Joko Widodo yang merupakan pertemuan fisik pertama kalinya setelah pelantikan Biden sebagai Presiden AS pada Januari.

"Biden dan Joko Widodo membahas sejumlah termasuk penanganan pandemi Covid-19, penguatan kerja sama ekonomi hijau, krisis politik di Myanmar dan kebebasan pelayaran di laut," kata pernyataan pemerintah kedua negara.

"Hari ini, saya menantikan adanya peningkatan kerja sama bilateral karena kita memiliki banyak kesamaan dan hal yang bisa dikerjakan bersama," kata Biden dalam pertemuan Senin (1/11) di sela Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim di Glasgow, Skotlandia.

"Dari mengatasi krisis iklim sampai penanganan pandemi Covid-19 dan menegakkan kebebasan di laut, semua masalah global saat ini akan terbantu penyelesaiannya dengan kerja sama Indonesia dan AS," ujar dia.

Sementara itu Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia dapat menjadi mitra kerja sama yang handal dan mengajak AS untuk investasi di ekonomi yang berkelanjutan.

"Saya harapkan dukungan AS melalui investasi yang mempercepat transisi energi, khususnya teknologi rendah karbon," kata Joko Widodo, merujuk pada pengembangan mobil listrik dan baterai lithium di dalam negeri, demikian dikutip dari rilis resmi Sekretariat Presiden, Selasa (2/11).

Pertemuan antara Joko Widodo dan Biden terjadi di tengah ketegangan antara AS dan Tiongkok, yang dalam beberapa tahun terakhir gencar berinvestasi di Indonesia dan merupakan mitra dagang terbesar Indonesia.

Situasi di Myanmar

Dalam pertemuan, Presiden Joko Widodo dan Presiden Biden juga membahas situasi keamanan terkini di Myanmar dan menyerukan kepada junta untuk segera membebaskan tahanan politik yang ditahan sejak kudeta militer 1 Februari 2021.

Pernyataan Gedung Putih menyebutkan bahwa keduanya menyampaikan keprihatinan terhadap kudeta yang terjadi di Burma dan bersepakat pihak militer harus menghentikan kekerasan, membebaskan semua tahanan, dan segera melakukan transisi demokrasi.

Biden turut menyampaikan dukungannya terkait langkah blok regional yang memboikot kehadiran perwakilan politik Myanmar dalam KTT Asean pada akhir Oktober kemarin.

Asean memutuskan untuk tidak mengundang junta militer maupun tokoh politik Myanmar lainnya sampai rezim itu membuktikan komitmennya menjalankan lima poin konsensus yang disepakati sejak April, dalam upaya dialog perdamaian dari konflik yang bermula atas tudingan kecurangan dalam pemilihan umum yang memenangkan partai sipil, November tahun lalu.

Laporan Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) mencatat sejak 1 Februari 2021, sebanyak 1,229 orang meninggal dunia karena penggunaan kekerasan berlebihan militer Myanmar, dengan lebih dari 9.500 orang ditahan karena melawan rezim junta militer. RFA/I-1