Indonesia Ajak Dunia Berantas Kejahatan Siber

Ketiga, negara-negara harus terus berkolaborasi dan menguatkan kemitraan dengan perusahaan-perusahaan penyedia internet. Hal ini penting untuk menanamkan rasa tanggung jawab bersama untuk menjaga ruang siber dari bahaya penyalahgunaan internet oleh teroris.

Pada kesempatan terpisah, Duta Besar/Wakil Tetap RI di Wina, Dr Darmansjah Djumala, menyampaikan, "Sekarang ini lebih dari 120 juta penduduk Indonesia menggunakan internet. Lebih dari 200 juta memiliki telepon seluler. Ini menggambarkan betapa masyarakat Indonesia sudah sangat melek teknologi dan memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk kepentingan ekonomi atau sosial."

Tapi di sisi lain, teknologi ini juga menjadi platform baru bagi kejahatan. Kejahatan siber menjadi ancaman bukan hanya di tingkat nasional, tapi juga internasional karena sifatnya yang lintas negara. Untuk mengatasinya perlu upaya yang komprehensif dan holistik melalui kerja sama seluruh pemangku kepentingan di dalam negeri dan kerja sama internasional, tambah Djumala.

Pertemuan CCPCJ ke-27 dilangsungkan tanggal 14-18 Mei 2018. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Suhardi Alius dan terdiri dari perwakilan BNPT, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Luar Negeri, dan KBRI/PTRI Wina.

CCPCJ dibentuk pada tahun 1992 oleh The Economic and Social Council (ECOSOC) melalui Resolusi 1992/1 dan berfungsi sebagai policy-making body di bawah PBB dalam bidang pencegahan kejahatan dan peradilan pidana. CCPCJ memiliki mandat memperkuat langkah-langkah internasional dalam memerangi kejahatan nasional dan transnasional serta meningkatkan sistem administrasi peradilan pidana yang efektif dan berkeadilan.
Halaman Selanjutnya....