Impor Matikan Industri Gas Dalam Negeri

Jakarta- Rencana PT PLN (Persero) mengimpor gas alam cair dari Singapura berpotensi masuknya mafia migas. Karenanya, PLN diminta memaksimalkan pemanfaatan gas dari dalam negeri dahulu, sebelum mengambil opsi impor.

Pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi memperingatkan importasi gas akan menjadi sasaran pemburu rente, seperti yang terjadi pada impor bahan bakar minyak (BBM).

"Mestinya pemerintah mengatasi akar masalah mahalnya harga gas di dalam negeri akibat adanya trader nonpipa dan juga keterbatasan pipa untuk meningkatkan distribusi gas dari hulu ke konsumen akhir yakni industri dan PLN, ketimbang mengambil opsi impor," katanya di Jakarta, Selasa (12/9).

Meski, sebagai entitas bisnis, lanjut Fahmy, wajar bagi PLN mengimpor gas asalkan harganya lebih murah ketimbang dari dalam negeri. Jika PLN dan industri ramai-ramai impor, dikhawatirkan dapat mematikan industri gas nasional

"Dengan terpuruknya industri gas dalam negeri, maka akan memicu ketergantungan impor gas, yang berpotensi menguras devisa negara," ujarnya.

Di sisi lain, dia menilai kebutuhan gas pembangkit listrik PLN memang semakin meningkat di masa depan, sehingga BUMN listrik tersebut akan menjadi tergantung pada ketersedaan pasokan gas. Karena itu, memiliki sendiri fasilitas penampungan gas baik terapung maupun darat bisa menjadi opsi bagi PLN.

"Dengan fasilitas sendiri itu, PLN dapat menampung persediaan gas yang dibutuhkan, sebagai savety stock'," ujarnya.

Sebelumnya, PLN dan dua perusahaan asal Singapura yakni Pavilion dan Keppel menandatangani pokok-pokok perjanjian (HOA) kerja sama studi logistik dan penyiapan fasilitas gas alam cair (LNG) skala kecil di Tanjung Pinang dan Natuna, Kepulauan Riau.

Penandatanganan HOA dilakukan di Singapura, pekan lalu saat pertemuan bilateral pemimpin negara.

Tekan Biaya Produksi

Selain itu, juga dijajaki kemungkinan pemanfaatan terminal LNG di Singapura untuk memasok gas ke pembangkit di Sumatera bagian utara. Dengan upaya itu, PLN berharap mampu menurunkan biaya produksinya.

"HOA ini bukan kontrak transaksi jual beli LNG, melainkan studi penyiapan infrastruktur mini LNG untuk mendapatkan solusi logistik paling andal dan efisien. Jika nantinya dari hasil studi diperoleh biaya lebih tinggi, studi akan berakhir tanpa tindak lanjut," kata Direktur PLN Amir Rosidin dalam rilisnya. Ant/E-10