Impor Beras Jelang Pemilu Berpotensi Jadi Ajang Korupsi

"Jangan sampai kebutuhan stok untuk politik pemilu mempengaruhi harga di tingkat petani pada masa panen Maret-April 2024," tandas Dwijono.

Abaikan Hak Petani

Sementara itu, Kepala Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia (SPI), Muhammad Qomarunnajmi, mengatakan pemerintah dengan kewenangan dan kekuasaannya bisa menstabilkan harga pangan, memastikan petani mendapatkan keuntungan dan memastikan konsumen mendapatkan harga yang terjangkau.

Untuk mencapai kedaulatan pangan maka sangat penting untuk memastikan pendapatan petani memadai untuk hidup layak.

"Impor yang dilakukan tanpa memperhatikan data potensi produksi petani bahkan bisa merugikan petani menjadi tanda pengabaian hak-hak petani, yang dilindungi di UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Perlintan)," tegas Qomar.
Halaman Selanjutnya....