Impor Beras Jelang Pemilu Berpotensi Jadi Ajang Korupsi

Menurut dia, perhitungan pada tahun lalu bermasalah karena stock to use ratio (rasio stok yang digunakan) hanya 13 persen. "Stock to use ratio 13 persen memang bahaya. Karena cadangan stok awal 2023 hanya empat juta ton. Tapi, stok 2024 itu sudah melebihi 20 persen. Tidak ada masalah sama sekali. Aman dengan posisi saat ini," jelas Dwi.

Sementara itu, anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, menyarankan agar pemerintah, terutama pemerintahan di periode selanjutnya, dapat menerapkan perencanaan jangka panjang dalam kebijakan impor beras.

Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Dwijono Hadi Darwanto, yang dihubungi dalam kesempatan lain mengatakan kepentingan petani semestinya menjadi pertimbangan utama ketika pemerintah memutuskan impor beras. Sebab, impor yang berlebih sangat merugikan petani.

"Impor beras yang berlebihan hingga lima juta ton itu saya rasa kurang tepat karena bisa mempengaruhi harga di petani karena menjelang panen raya Maret-Mei walaupun ada kemungkinan panen lebih rendah dari normalnya," kata Dwijono.

Jika tujuan impor, katanya, untuk stok maka cukup hanya 1,5-2 juta ton saja agar tidak mempengaruhi harga saat panen raya nanti.
Halaman Selanjutnya....