Impor Ancam Kemandirian Pangan

JAKARTA - Keputusan pemerintah menambah kuota impor beras sebanyak 1,5 juta ton benar-benar mengancam kedaulatan pangan. Sebab, sebelumnya sejak awal tahun sudah diputuskan impor beras tahun ini sebesar dua juta ton.

Dengan adanya tambahan itu, total impor membengkak menjadi 3,5 juta ton. Salah satu rekor impor beras terbesar dalam sejarah.

Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ), Rahmat Maulana Sidik, menilai acap kali impor dijadikan dalih untuk pemenuhan kebutuhan domestik. Padahal, dalam catatan yang dihimpun IGJ dari berbagai media atau sumber, angka kecukupan beras nasional dalam keadaan surplus seperti pada 2022.

Rahmat mengatakan keputusan untuk mengimpor beras pada akhir 2023 sebanyak 1,5 juta ton itu dilakukan setelah kunjungan ke wilayah panen padi. "Ini mengecewakan, di saat petani panen, justru pemerintah membuat keputusan untuk melakukan impor beras," tegasnya kepada Koran Jakarta, Kamis (12/10).

IGJ menganalisa legitimasi impor pangan itu berasal dari kebijakan yang dibuat di era pemerintahan saat ini, salah satunya adalah UU No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Dalam UU Cipta Kerja justru liberalisasi pangan impor semakin menjadi-jadi. Hal ini ditandai dengan adanya ketentuan Pasal 30 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang diubah dalam UU Cipta Kerja menegaskan kebutuhan pangan domestik dan cadangan pangan nasional dapat diperoleh dari impor.
Halaman Selanjutnya....