Implementasi UU PPKSK Antisipasi Krisis

Ketahanan Perekonomian

Namun di sisi lain, Agus juga menyatakan resiliensi atau ketahanan perekonomian Indonesia terus membaik, di antara ditunjukkan dengan cadangan devisa lebih dari 130 miliar dollar AS per Desember 2017 serta neraca pembayaran positif. "Ekonomi dunia ada ketidakpastian, tetapi kita di Indonesia perlu melakukan persiapan dengan baik," kata dia.

Dalam UU PPKSK disebutkan bahwa penanganan masalah perbankan tidak menggunakan pendanaan anggaran negara, atau dengan kata lain individu atau industri perbankan harus mampu mengatasi krisis. Pada level individu bank, penguatan dilakukan melalui penguatan bantalan permodalan serta likuiditas, khususnya untuk bank yang masuk kategori sistemik.

Pada level industri, penguatan dilakukan dengan program penjaminan simpanan yang diatur dalam UU LPS dan melalui pendanaan untuk penanganan krisis perbankan. PRP diselenggarakan oleh LPS. Dana penyelenggaraan PRP berasal dari pemegang saham bank, hasil pengelolaan aset dan kewajiban yang berasal dari aset dan kewajiban bank, kontribusi industri perbankan, dan pinjaman yang diperoleh LPS dari pihak lain.
Halaman Selanjutnya....