IMF Perluas Pembiayaan Tanpa Bunga

» G20 dukung penggunaan cadangan IMF 650 miliar dollar AS untuk membantu negara miskin.

» Pengeluaran negara perlu diimbangi pengelolaan utang dan menjaga kredibilitas fiskal.

WASHINGTON - Dana Moneter Internasional (IMF) akan mendiskusikan dengan anggotanya untuk memperluas penawaran pembiayaan berbunga rendah dan tanpa bunga. Skema pembiayaan tersebut selama ini hanya diperuntukkan bagi negara-negara miskin dan akan diperluas ke negara-negara berpendapatan menengah yang fundamental ekonominya lemah dengan tingkat utang yang tinggi serta bergantung pada pariwisata.

Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva, mengatakan dana untuk pengurangan kemiskinan dan pertumbuhan IMF atau Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT) saat ini hanya dapat dipinjamkan ke negara-negara termiskin sehingga membatasi akses negara-negara berkembang mendapatkan pinjaman berbunga rendah atau nol persen dari IMF.

PBB dan lembaga lainnya telah mendesak negara G20 untuk memperluas pembekuan pembayaran utang bilateral dan membuat kerangka kerja baru untuk penanganan utang dengan memasukkan negara-negara berpendapatan menengah yang terpukul pandemi.

Para pejabat keuangan G20 pada pertemuan Rabu (7/4) juga mendukung ekspansi 650 miliar dollar AS dari cadangan darurat IMF dengan hak penarikan khusus (Special Drawing Rights). Dana tersebut dapat dipinjamkan oleh anggota IMF yang lebih kaya melalui program PRGT untuk membantu negara-negara termiskin.

"IMF akan menyelesaikan proposal alokasi SDR 650 miliar dollar AS pada pertengahan Juni, dan mencari cara agar anggota IMF dapat meminjamkan cadangan mereka untuk membantu negara-negara miskin," kata Georgieva.

Meskipun anggota IMF sudah meminjamkan kelebihan SDR ke fasilitas PRGT IMF, namun belum ada mekanisme formal untuk memfasilitasi pinjaman buat membantu negara-negara berpenghasilan menengah seperti yang diserukan Meksiko dan Argentina.

Sementara itu, Wakil Presiden IMF untuk Komisi Eropa, Valdis Dombrovskis, dalam pernyataannya kepada komite pengarah IMF yang di-posting pada Rabu (7/4) mengatakan kerangka tersebut harus menjadi proses standar untuk semua kasus restrukturisasi utang, termasuk di negara-negara berpenghasilan menengah.

Kredibilitas Fiskal

Menanggapi rencana pemberian utang oleh IMF, Guru Besar Ekonomi dari Universitas Brawijaya Malang, Candra Fajri Ananda, mengatakan pengeluaran negara-negara yang luar biasa besar untuk mengatasi dampak pandemi memang perlu diimbangi keberlanjutan pengelolaan utang dan menjaga kredibilitas fiskal yang berkelanjutan.

"Memang harus demikian, mengingat sebagian besar pembiayaan dari utang, maka manajemen utang perlu lebih akuntabel dan prudent, terutama dalam masa seperti ini. Kita tidak boleh melupakan krisis 1997-1998 yang memunculkan moral hazard dalam kebijakan. Kita harus terus berusaha tetap dengan tata kelola yang baik dan ketat," kata Candra.

Pandemi, jelasnya, belum ada yang tahu kapan berakhir. Walaupun usaha pemerintah sudah menunjukkan hasil, namun untuk perlindungan sosial dan upaya menggerakkan ekonomi membutuhkan biaya besar, sehingga subsidi atau relaksasi yang diberikan harus tepat sasaran dan tepat jumlah serta tetap dengan tata kelola yang baik.

Sementara itu, Guru Besar Sosiologi Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya, Bagong Suyanto, mengatakan negara-negara G20 menyadari bahwa tidak mungkin mengharapkan negara miskin mampu bangkit sendiri untuk mengatasi persoalan yang dihadapi.

"Dalam situasi normal saja, negara miskin sudah kesulitan menghadapi kebutuhannya, apalagi saat krisis, otomatis tidak berdaya. Satu-satunya harapan negara miskin adalah bantuan dan pinjaman dari negara yang lebih kaya agar dapat memperpanjang daya tahan menghadapi tekanan," kata Bagong.

Secara terpisah, Pakar Ekonomi dari Unika Atmajaya Jakarta, Yohanes B. Suhartoko, mengatakan bantuan dan pinjaman ke negara miskin penting agar bisa menghindari kompetisi pencarian dana di pasar global yang menaikkan suku bunga obligasi internasional yang berpotensi jadi beban fiskal di masa mendatang.

"Apalagi negara miskin sulit mencari pinjaman karena risiko gagal bayar mereka tinggi," kata Suhartoko. n SB/ers/E-9