IKN Baru Bisa Perbaiki Ketimpangan

JAKARTA - Efek ekonomi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur harus dirasakan masyarakat kelas bawah, bukan hanya kalangan atas. Karena itu, koperasi rakyat, misalnya, harus terlibat dalam rantai produksi, distribusi, dan rantai nilai lain di IKN.

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menyatakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur akan berimplikasi pada pemerataan kesejahteraan masyarakat Indonesia. "Pembangunan IKN akan berimplikasi besar untuk tujuan pemerataan kesejahteraan nasional," kata Kepala BKF Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Kacaribu, di Jakarta, Kamis (20/1).

Implikasi pemindahan IKN berupa pemerataan kesejahteraan ini sesuai komitmen pemerintah untuk terus menurunkan tingkat kesenjangan ekonomi, baik antarkelompok pendapatan maupun antarwilayah atau spasial. Hal ini mengingat mayoritas aktivitas perekonomian nasional terpusat di wilayah Jawa dengan PDRB Jawa dan Sumatera mendominasi hingga 80 persen PDB nasional sejak 1983 sampai 2018.

"Karenanya, pemindahan IKN menjadi proyek yang strategis untuk menyelesaikan masalah kesejahteraan masyarakat yang tidak merata tersebut," ujar Febrio.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel, mengatakan momentum pembangunan IKN harus menjadi upaya untuk menggerakkan dan pemerataan perekonomian dalam negeri. Gobel mengingatkan jangan sampai APBN justru akan dinikmati orang asing.

Dia menilai pembangunan IKN akan berpotensi memiliki dampak positif bagi kawasan Indonesia Timur. Menurutnya, kawasan ini selama ini paling tertinggal di segala lini, seperti pendidikan, infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, dan juga dalam bidang ekonomi.

Lima wilayah termiskin ada di Indonesia timur, yaitu secara berurutan adalah Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Gorontalo. "Dengan perpindahan Ibu Kota diharapkan bisa memperbaiki keadaan secara lebih cepat," ujarnya di Jakarta, Kamis (20/1).

Adanya perpindahan Ibu Kota ini diharapkan akan memperbaiki ketimpangan ekonomi dan ketimpangan wilayah yang selama ini lebih dinikmati di wilayah barat. "Dengan perpindahan Ibu Kota baru ini, diharapkan terjadi redistribusi yang selama ini begitu sulit dilakukan. Kita optimistis ke depan akan terjadi akselerasi pembangunan dan kemajuan di Indonesia timur," tutur Gobel.

Selanjutnya, Gobel juga menyoroti beban sosial dan lingkungan hidup di DKI Jakarta dan Pulau Jawa secara umum juga sudah terlalu berat. Masalah kriminalitas, pencemaran lingkungan, dan kerusakan alam sudah demikian berat di Jakarta dan Jawa secara umum.

Kedaulatan Ekonomi

Sementara itu, Peneliti Mubyarto Institute, Awan Santosa, mengatakan pemindahan Ibu Kota negara harus menjadi upaya serius pemerintah memindahkan kedaulatan ekonomi dari segelintir elite oligarki ke rakyat kebanyakan. Dia menegaskan ketimpangan bukan hanya berdimensi spasial Jawa dan luar Jawa, melainkan juga berdimensi struktural antara elite oligarki pemilik kapital dengan rakyat kebanyakan.

Karena itu, kata dia, pemerintah harus memastikan ekonomi rakyat melalui koperasi dan serikat-serikat ekonomi sebagai aktor utama kegiatan ekonomi baik di tingkat lokal dan daerah, baik di IKN maupun di luar itu. "Perlu kebijakan afirmatif agar koperasi rakyat dapat berperan sentral dalam pasokan produksi, distribusi, dan sistem rantai nilai lain di IKN," pungkas Awan.