IKN Bakal Ditopang Enam Klaster Industri

JAKARTA - Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dipandang sangat urgent karena konsentrasi ekonomi bertumpu di Jawa dan Bali. Padahal, pemerintah memiliki visi 2045 yang akan melakukan pemerataan pembangunan dan ekonomi sehingga manfaatnya dirasakan semua wilayah.

Pelaksana Tugas, Direktur Regional II Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Mohammad Roudo, mengatakan pemindahan IKN menjadi salah satu upaya transformasi ekonomi dan proses kajiannya telah dilakukan sejak tiga tahun lalu.

"Rencananya akan dibuat enam klaster industri di dalam masterplannya dan dua klaster pendukung. Harapannya ketika itu bergerak dapat memberikan multiplier effect terhadap sektor-sektor ekonomi lainnya," kata Roudo dalam sebuah diskusi secara daring di Jakarta, Rabu (2/2).

Roudo mengatakan, saat ini pemerintah tengah menyusun sejumlah aturan pelaksana UU IKN. Seperti yang terkait kegiatan persiapan, pembangunan dan pemindahan IKN, Otoritas IKN dan aturan mengenai pembiayaan.

"Saat ini memang kami targetkan sekitar dua atau tiga bulan mudah-mudahan bisa diselesaikan, sangat intens pembahasannya dan itu lintas kementerian/ lembaga," katanya.

Desain pembangunan, jelasnya, disesuaikan dengan kondisi alam. Pemerintah berupaya agar pembangunan tidak merusak ekosistem dan keberlangsungan fauna. Ia menyebut, setiap pembangunan infrastruktur IKN akan berpedoman pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

"Misalnya lebih dari 75 persen dari 256 ribu hektare area tersebut untuk ruang hijau. Bahkan dari 75 persen, 65 persennya area dilindungi dan 10 persennya untuk produksi pangan," terang Roudo.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara, Made Arya Wijaya, mengatakan fokus awal pembangunan IKN adalah pada pembangunan infrastruktur dasar dan kompleks inti pusat pemerintahan. Pemerintah terus mengupayakan creative financing, misalnya melalui KPBU atau swasta.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Surabaya (Ubaya), Wibisono Hardjopranoto, yang diminta pendapatnya, mengatakan pemindahan IKN akan mempercepat pemerataan pembangunan dan ekonomi.

"Pemerataan berjalan karena sumber daya potensial yang selama ini belum dimanfaatkan akan dioptimalkan. Proyek ini akan mendorong perdagangan antarwilayah, terutama di dalam provinsi IKN, lalu menyebar ke wilayah yang lebih luas. IKN juga akan mendorong investasi di sektor-sektor seperti transportasi, hotel, perdagangan, keuangan, bahkan pendidikan," kata Wibisono.

Diminta terpisah, Pengamat Ekonomi, Mamit Setiawan, mengatakan tanpa perpindahan IKN, target Indonesia maju tahun 2045 bakal sulit tercapai. Sebab, visi itu tidak akan berarti kalau pembangunan hanya fokus di Pulau Jawa terutama Jakarta.

"Dengan IKN di Kalimantan maka bisa dipastikan akan memberikan multiplier effect yang cukup besar bagi masyarakat di Indonesia wilayah Tengah dan Timur," kata Mamit.

Pemerintah, tambahnya, tidak serta merta menetapkan Kalimantan sebagai lokasi IKN, tetapi sudah melalui pertimbangan dan kajian yang matang.