IAEA Rundingkan Pengiriman Misi ke PLTN Zaporizhzhia

WINA - Badan Energi Atom Internasional (IAEA) menyatakan secara aktif berkonsultasi dengan semua pihak terkait pengiriman misi ke pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Zaporizhzhia di Ukraina selatan sesegera mungkin.

Direktur Jenderal IAEA, Rafael Grossi, Jumat (19/8), menegaskan kembali seruannya untuk pembatasan militer maksimum di area PLTN Zaporizhzhia menyusul "tanda-tanda baru meningkatnya ketegangan".

Kepala Badan Pengawas Nuklir PBB itu menegaskan perlunya mengirim misi IAEA untuk melaksanakan kegiatan keselamatan, keamanan, dan perlindungan di PLTN Zaporizhzhia.

Seperti dikutip dari Antara, Grossi memperingatkan setiap eskalasi lebih lanjut dapat menyebabkan kecelakaan nuklir yang buruk dengan potensi konsekuensi serius bagi kesehatan manusia dan lingkungan di Ukraina serta di tempat lain.

Dia menyambut baik beberapa pernyataan yang mengindikasikan baik Ukraina maupun Russia mendukung tujuan IAEA untuk mengirimkan misi ke Zaporizhzhia.

Fasilitas Zaporizhzhia, salah satu PLTN terbesar di Eropa, dikuasai oleh pasukan Russia sejak awal Maret. Namun, staf Ukraina tetap bekerja untuk mengoperasikannya. Pekan lalu, Ukraina dan Russia saling tuding atas serangan ke fasilitas tersebut.

Masih Bekerja

Pihak Ukraina, Jumat, memberitahu IAEA hanya dua dari enam reaktor di PLTN Zaporizhzhia yang masih bekerja, menurut pernyataan badan tersebut.

Sebelumnya diberitakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dapat memfasilitasi kunjungan IAEA untuk memeriksa kerusakan di PLTN Zaporizhzhia di Ukraina, kata juru bicara PBB.

Namun, seorang diplomat Russia memperingatkan misi apa pun yang melewati Ibu Kota Ukraina, Kiev, terlalu berbahaya.

Juru bicara PBB, Stephane Dujarric, mengatakan Sekretariat PBB tidak memiliki otoritas untuk memblokade atau membatalkan aktivitas IAEA.

Dia mengatakan hal itu untuk menanggapi tuduhan Russia bahwa PBB telah memblokade kunjungan tim pemeriksa IAEA ke PLTN tersebut. PLTN terbesar di Eropa itu telah dikuasai Russia, menyusul invasi negara itu ke Ukraina pada 24 Februari.

"Sekretariat PBB telah menilai pihaknya memiliki kapasitas logistik dan keamanan di Ukraina yang mampu mendukung misi IAEA ke PLTN Zaporizhzhia dari Kiev," kata Dujarric.

Namun, kata dia, Russia dan Ukraina harus sama-sama menyetujuinya. Kedua negara itu sebelumnya mengatakan mereka ingin pemeriksa IAEA berkunjung ke PLTN itu.

Grossi mengaku siap memimpin sebuah misi dan mendesak Russia dan Ukraina untuk bekerja sama. Kantor berita Russia, RIA mengutip seorang diplomat senior yang mengatakan bahwa misi semacam itu tidak bisa melalui Kiev seperti diusulkan PBB.

"Bayangkan apa artinya melalui Kiev - artinya, mereka pergi ke PLTN itu melalui garis depan (pertempuran)," kata RIA, mengutip Igor Vishnevetsky, wakil kepala departemen proliferasi nuklir dan pengendalian senjata Kementerian Luar Negeri Russia.

"Risikonya sangat besar, mengingat tidak semua tentara Ukraina memiliki pemikiran yang sama," kata dia seperti dikutip RIA.

Misi seperti itu tidak memiliki mandat untuk melakukan "demiliterisasi" di PLTN seperti permintaan Kiev, karena hanya bisa dilakukan dengan "pemenuhan jaminan dari IAEA," kata kantor berita Tass, mengutip Vishnevetsky.