Holding BUMN Migas Sarat Anomali

Wakil Ketua Komisi VI DPR, Inas N Zubir, mengatakan kebijakan holding BUMN migas yang dijalankan Pemerintahan Jokowi dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Negara (PMN) Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan (Perseroan) terlalu terburu-buru hingga mengabaikan berbagai aspek. Inas menyebut 29 persen pemegang saham PGN yang merupakan perusahaan publik masih menolak pembentukan holding tersebut.

Sebelumnya, pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, menilai pembentukan holding BUMN Migas hanya akan menciptakan bom waktu atau berpotensi menciptakan permasalahan yang tertunda. Agus Pambagio menjelaskan saat ini Undang-Undang BUMN sedang digugat di Mahkamah Konstitusi (MK) dan telah masuk masa persidangan.

ers/Ant/E-10